Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP, TB Hasanuddin, menekankan urgensi TNI Angkatan Laut untuk memiliki alat pendeteksi kapal selam asing. Ia berpendapat luasnya wilayah perairan Indonesia membutuhkan pengawasan maksimal.
Pernyataan ini menyusul pengakuan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali, yang menyatakan TNI AL belum memiliki alat sonar untuk mendeteksi kapal selam asing. Hal ini menjadi kelemahan signifikan dalam pengawasan wilayah perairan Indonesia.
Urgensi Pentingnya Alat Pendeteksi Kapal Selam Asing
TB Hasanuddin menjelaskan luas dan kedalaman perairan Indonesia yang beragam menyulitkan pengawasan optimal oleh TNI AL dengan alutsista yang ada saat ini.
Keterbatasan jumlah kapal selam yang dimiliki Indonesia semakin memperparah situasi. Oleh karena itu, alat pendeteksi kapal selam asing menjadi sangat krusial.
Selain alat pendeteksi, Hasanuddin juga menekankan perlunya peningkatan jumlah kapal selam Indonesia untuk memperkuat kemampuan pengawasan bawah laut.
Kendala Pengadaan dan Prioritas Anggaran
Salah satu kendala utama pengadaan alat pendeteksi kapal selam asing adalah anggaran.
Prioritas anggaran yang tertuju pada pengadaan kapal dan kapal selam juga menjadi faktor penghambat.
Alat pendeteksi kapal selam asing membutuhkan biaya yang sangat besar, dan operasionalnya memerlukan alih teknologi.
Perlu Perubahan Prioritas Anggaran untuk Pertahanan
Meskipun sebelumnya belum menjadi prioritas utama, Hasanuddin menekankan perlunya perubahan prioritas anggaran di era sekarang.
Urusan pertahanan negara, khususnya pengawasan wilayah perairan, merupakan hal yang mendesak dan membutuhkan alokasi dana yang cukup.
Pemerintah perlu mempertimbangkan urgensi pengadaan alat pendeteksi kapal selam asing untuk keselamatan dan keamanan negara.
KSAL telah mengajukan pengadaan alat tersebut ke Kementerian Pertahanan.
Saat ini, pengawasan bawah laut Indonesia masih mencapai 0%, sementara pengawasan jarak jauh baru 50% dan kawasan pesisir 30%.
Ketidakmampuan mendeteksi kapal selam asing yang melintasi Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) menjadi kelemahan yang perlu segera diatasi.
Ke depan, diharapkan pemerintah dapat mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pengadaan alat pendeteksi kapal selam asing, sehingga TNI AL dapat menjalankan tugas pengawasan perairan Indonesia secara lebih optimal dan efektif.
Hal ini penting demi menjaga kedaulatan dan keamanan negara di tengah tantangan keamanan maritim yang semakin kompleks.
