Presiden Prabowo Subianto mengambil alih penyelesaian sengketa empat pulau yang diklaim oleh Aceh dan Sumatera Utara. Keputusan ini diambil setelah komunikasi intensif antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Langkah ini diharapkan dapat mengakhiri polemik yang telah berlangsung cukup lama.
Polemik empat pulau ini telah menimbulkan ketegangan antara kedua provinsi. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebelumnya telah mengeluarkan keputusan yang mendukung klaim Sumatera Utara, menimbulkan protes keras dari Pemerintah Aceh.
Presiden Prabowo Turun Tangan Atasi Sengketa Empat Pulau
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, mengumumkan evaluasi menyeluruh akan dilakukan pada Senin, 16 Juni 2025. Evaluasi ini melibatkan tim nasional rupabumi dan jajaran Kemendagri.
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan keputusan Presiden Prabowo untuk mengambil alih berdasarkan hasil komunikasi dengan DPR. Pengumuman resmi terkait penyelesaian polemik ini direncanakan pada pekan yang sama.
Latar Belakang Sengketa Empat Pulau Aceh-Sumut
Keempat pulau yang menjadi sengketa adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek. Awalnya, keempat pulau ini termasuk dalam wilayah administrasi Aceh.
Namun, berdasarkan Keputusan Mendagri pada 25 April 2025, keempat pulau tersebut kini masuk dalam wilayah Sumatera Utara. Keputusan ini didukung oleh Kemendagri. Pemprov Aceh, di bawah kepemimpinan Gubernur Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Fadhlullah, menolak keputusan tersebut dan terus berupaya untuk mengembalikan keempat pulau tersebut ke wilayah Aceh.
Pemprov Aceh menegaskan proses perubahan status keempat pulau tersebut telah berlangsung sebelum tahun 2022, jauh sebelum mereka menjabat. Pihak Aceh beberapa kali telah mengikuti rapat koordinasi dan survei lapangan yang difasilitasi Kemendagri. Namun, Pemprov Aceh tetap tidak menerima keputusan tersebut.
Penjelasan Kemendagri Mengenai Sengketa Pulau
Kemendagri memberikan penjelasan mengenai akar permasalahan sengketa ini. Permasalahan berawal dari pengajuan perubahan nama pulau oleh Pemerintah Provinsi Aceh pada tahun 2009.
Saat itu, tim nasional pembakuan rupabumi Kemendagri menemukan 213 pulau di wilayah Sumatera Utara, termasuk keempat pulau yang kini menjadi sengketa. Temuan ini dikonfirmasi oleh Gubernur Sumatera Utara melalui surat resmi pada tahun 2009.
Proses verifikasi dan konfirmasi ini menjadi dasar keputusan Kemendagri yang kemudian memicu protes dari pihak Pemprov Aceh. Presiden Prabowo Subianto kini mengambil alih untuk mencari solusi yang adil dan diterima kedua belah pihak.
Dengan intervensi langsung Presiden, diharapkan penyelesaian sengketa empat pulau ini dapat berjalan dengan lebih efektif dan menghasilkan keputusan yang mengakhiri polemik berkepanjangan ini. Proses evaluasi menyeluruh yang dilakukan Kemendagri di bawah arahan Presiden diharapkan dapat memberikan solusi yang adil dan diterima oleh kedua provinsi yang bersengketa.
Kejelasan status keempat pulau tersebut sangat penting bagi stabilitas dan hubungan antar daerah di Indonesia. Penyelesaian yang cepat dan bijak akan memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa.
