Kejaksaan Negeri (Kejari) Pringsewu mengintensifkan penyelidikan dugaan korupsi dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara serta Studi Tiru bagi Aparatur Desa se-Kabupaten Pringsewu tahun anggaran 2024. Langkah tegas ini diambil setelah serangkaian penyelidikan yang telah berlangsung sejak Maret lalu. Penggeledahan di beberapa lokasi strategis menjadi puncak dari proses investigasi yang tengah berjalan.
Hasil penggeledahan yang dilakukan pada Selasa, 27 Mei 2025, diharapkan dapat mengungkap secara gamblang dugaan penyimpangan anggaran dalam kegiatan tersebut. Proses hukum yang transparan dan akuntabel diyakini akan memberikan keadilan bagi masyarakat Pringsewu.
Penggeledahan di Tiga Lokasi Strategis
Tim penyidik Kejari Pringsewu, berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor 184/L.8.20/Fd.2/05/2025, melakukan penggeledahan di tiga titik. Ketiga lokasi tersebut meliputi Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon (PMP) Kabupaten Pringsewu, kantor Kepala Pekon Rejosari Kecamatan Pringsewu, dan rumah pribadi Kepala Pekon Rejosari, Khotmanudin.
Penggeledahan dimulai pukul 14.00 WIB dan berjalan lancar. Prosesnya diawasi ketat oleh personel TNI Kodim 0424/Tanggamus dan pengamanan internal Kejari Pringsewu. Semua kegiatan dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Dari hasil penggeledahan, tim penyidik berhasil mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti yang diduga terkait langsung dengan pelaksanaan Bimtek. Dokumen-dokumen penting ini akan menjadi bahan analisis lebih lanjut untuk memperkuat proses penyidikan.
Jejak Kasus Dugaan Korupsi Bimtek
Kasus dugaan korupsi ini telah diselidiki sejak 24 Maret 2025, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-03/L.8.20/Fd.2/03/2025. Kejari Pringsewu telah melakukan langkah pemulihan keuangan negara sebesar Rp 184 juta.
Kejari Pringsewu berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini dan memulihkan seluruh kerugian negara. Proses hukum akan terus berlanjut hingga tuntas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Transparansi dan akuntabilitas menjadi prioritas utama dalam penanganan kasus ini.
Bimtek dan Studi Tiru di Purwakarta
Sebanyak 122 Kepala Pekon se-Kabupaten Pringsewu mengikuti Bimtek dan Studi Tiru di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, pada 14-17 Oktober 2024. Kegiatan ini difokuskan pada pembelajaran pengelolaan pemerintahan desa di Desa Bungursari, yang dikenal sebagai desa anti-korupsi dan memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang maju.
Ironisnya, kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemerintahan desa justru diduga menjadi sarang penyelewengan anggaran. Hal ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan anggaran publik.
Kejari Pringsewu berharap kasus ini dapat menjadi pelajaran berharga untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel harus terus ditegakkan.
Kejari Pringsewu menekankan komitmennya dalam memberantas korupsi dan memastikan penggunaan anggaran negara sesuai dengan peruntukannya. Kasus ini menjadi bukti keseriusan Kejari dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah dan melindungi kepentingan masyarakat. Diharapkan, proses hukum yang sedang berjalan akan memberikan keadilan dan efek jera bagi pelaku. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran menjadi kunci utama terciptanya pemerintahan yang baik dan bermartabat.
