Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ustaz Khalid Basalamah pada Senin, 23 Juni 2025. Pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi penentuan kuota haji dalam penyelenggaraan haji 2024 di Kementerian Agama (Kemenag).
Ustaz Khalid Basalamah memberikan keterangan secara kooperatif kepada penyidik KPK. KPK berharap kooperasi serupa ditunjukkan pihak lain untuk mempercepat pengungkapan kasus ini.
Pemeriksaan Ustaz Khalid Basalamah oleh KPK
KPK tengah menyelidiki dugaan korupsi terkait penentuan kuota haji di Kemenag tahun 2024. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menekankan pentingnya kerjasama semua pihak untuk mengungkap kasus ini secara efektif.
Ustaz Khalid Basalamah dijadwalkan memberikan klarifikasi terkait pemeriksaan ini. Klarifikasi akan disiarkan langsung di kanal YouTube Khalid Basalamah Official pada Rabu, 25 Juni 2025.
Profil Ustaz Khalid Basalamah
Khalid Zeed Basalamah merupakan pendakwah ternama di Indonesia. Ia lahir pada 1 Mei 1975 dan merupakan putra dari pendiri masjid dan pondok pesantren Addaraen di Makassar.
Ia menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Islam Madinah dan magister di Universitas Muslim Indonesia. Khalid Basalamah aktif berdakwah melalui kanal YouTube Khalid Basalamah Official sejak 2013.
Kepopulerannya juga terlihat dari pertemanannya dengan sejumlah figur publik, seperti Raffi Ahmad dan Irwansyah. Ia sering diundang dalam berbagai podcast untuk berbagi kajian dan dakwah.
Khalid Basalamah pernah dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan ujaran kebencian pada tahun 2022. Laporan tersebut terkait pernyataannya mengenai wayang di media sosial.
Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024
Kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 bermula dari tambahan kuota 20.000 jemaah dari Arab Saudi. Kemenag mengklaim pembagian kuota 50:50 antara haji reguler dan khusus atas perintah Arab Saudi.
Namun, anggota Pansus Haji DPR periode 2019-2024, Marwan Jafar, membantah klaim tersebut. Ia menilai ada kejanggalan dalam pembagian kuota dan dugaan praktik tidak sesuai prosedur.
Dugaan lain muncul terkait 3.503 jemaah haji khusus yang berangkat tanpa antrean. Mereka seharusnya berangkat pada tahun 2031. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas Kemenag.
Pansus Haji DPR RI memberikan beberapa rekomendasi. Rekomendasi meliputi revisi UU terkait penyelenggaraan haji, sistem kuota yang lebih transparan, penguatan pengawasan internal dan eksternal, serta pemilihan Menteri Agama yang lebih kompeten.
KPK telah memeriksa sejumlah saksi terkait dugaan korupsi kuota haji 2024. Mereka berkomitmen untuk mengusut tuntas dugaan gratifikasi dalam pengisian kuota haji khusus.
Pemeriksaan Ustaz Khalid Basalamah menjadi bagian dari rangkaian penyelidikan KPK. Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan ibadah haji, serta perlunya reformasi untuk mencegah praktik korupsi di masa mendatang.
