Kementerian Komunikasi dan Digital (Kominfo) berhasil menorehkan prestasi membanggakan. Pada kuartal I 2025, Kominfo menjadi penyumbang terbesar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di antara seluruh kementerian dan lembaga (K/L).
Capaian ini menunjukkan kontribusi signifikan sektor digital terhadap perekonomian nasional. Kominfo berhasil melampaui kementerian-kementerian besar lainnya dalam hal PNBP.
Kominfo Rajai PNBP Kuartal I 2025
Dari total PNBP K/L sebesar Rp 29,7 triliun, Kominfo menyumbang Rp 3,25 triliun atau sekitar 10,9%.
Angka ini jauh melampaui kontribusi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) yang berada di posisi kedua dan ketiga.
Data ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suahasil Nazara dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (8/5/2025).
Realisasi PNBP Nasional Kuartal I 2025
Secara keseluruhan, realisasi PNBP per 31 Maret 2025 mencapai Rp 115,9 triliun.
Angka ini merupakan 22,6% dari target APBN 2025 yang sebesar Rp 513,6 triliun.
Sumber utama PNBP tersebut terbagi menjadi beberapa sektor:
- PNBP sumber daya alam (SDA) migas: Rp 24,9 triliun (20,6% dari target).
- PNBP SDA non-migas: Rp 25,7 triliun (26,5%).
- PNBP kekayaan negara dipisahkan/dividen BUMN: Rp 10,88 triliun (12,1%).
- PNBP lainnya: Rp 37,2 triliun (29,1%).
- PNBP badan layanan umum (BLU): Rp 17,1 triliun (21,9%).
Rincian tersebut menunjukkan keragaman sumber PNBP yang menopang pendapatan negara.
Sepuluh Kementerian/Lembaga Penyumbang PNBP Terbesar
Berikut daftar sepuluh K/L penyumbang PNBP terbesar pada kuartal I 2025:
- Kementerian Komunikasi dan Digital: Rp 3,25 triliun (10,9%)
- Kementerian Perhubungan: Rp 3,16 triliun (10,6%)
- Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan: Rp 2,22 triliun (7,4%)
- Kepolisian RI (Polri): Rp 2,12 triliun (7,1%)
- Kejaksaan: Rp 0,81 triliun (2,7%)
- Kementerian ATR/BPN: Rp 0,80 triliun (2,7%)
- Kementerian Agama: Rp 0,56 triliun (1,9%)
- Kementerian Hukum dan HAM: Rp 0,53 triliun (1,8%)
- Kementerian Ketenagakerjaan: Rp 0,48 triliun (1,6%)
- Kementerian Pertahanan: Rp 0,47 triliun (1,6%)
Dominasi Kominfo dalam daftar ini semakin mengukuhkan peran penting sektor digital dalam perekonomian Indonesia.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyampaikan apresiasi atas capaian ini.
Ia menekankan pentingnya peningkatan layanan publik untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan dunia usaha.
Suahasil Nazara menambahkan bahwa Kemenkeu bersama beberapa K/L sedang merancang strategi untuk mengoptimalkan potensi PNBP di masa mendatang.
Keberhasilan Kominfo menunjukkan potensi besar sektor digital untuk meningkatkan penerimaan negara non-pajak. Pertumbuhan ekosistem digital nasional menjadi faktor kunci di balik capaian ini, dan menjanjikan prospek positif untuk masa depan.
