Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tiga tersangka baru dalam kasus perintangan penyidikan perkara impor gula dan kasus timah. Mereka adalah dua advokat, Junaedi Saibih (JS) dan Marcela Santoso (MS), serta Tian Bahtiar (TB), Direktur Pemberitaan Jak TV.
Ketiganya diduga secara bersama-sama melakukan upaya untuk menghambat proses hukum dengan cara membangun narasi negatif terhadap Kejaksaan Agung dan membiayai demonstrasi.
Tuduhan Pembiayaan Demonstrasi dan Kampanye Negatif
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar, menjelaskan bahwa MS dan JS diduga membiayai TB untuk membuat berita dan konten negatif yang menyudutkan Kejaksaan Agung. Total biaya yang dikeluarkan mencapai Rp 478.500.000.
Konten negatif tersebut kemudian disebarluaskan melalui media sosial, media online, dan Jak TV, dengan tujuan untuk menciptakan opini publik yang merugikan Kejaksaan Agung.
Selain itu, JS juga diduga membuat narasi-narasi yang menyesatkan terkait perhitungan kerugian negara dalam kasus timah.
Strategi Pembentukan Opini Publik yang Merugikan Kejaksaan
Para tersangka tidak hanya menyebarkan informasi negatif melalui media, tetapi juga membiayai demonstrasi untuk menggagalkan penyidikan dan penuntutan.
Mereka juga menyelenggarakan seminar, podcast, dan talkshow di berbagai media online dengan narasi yang sama, semua untuk mempengaruhi jalannya persidangan.
TB berperan dalam memproduksi dan menyiarkan konten-konten tersebut melalui Jak TV, media sosial seperti TikTok dan YouTube, serta liputan di beberapa kampus.
Tujuan Mengganggu Konsentrasi Penyidik dan Menghalangi Proses Hukum
Menurut Abdul Qohar, tujuan utama para tersangka adalah untuk membentuk opini publik negatif terhadap Kejaksaan Agung.
Hal ini bertujuan untuk mengganggu konsentrasi penyidik dan diharapkan dapat menghentikan atau setidaknya menghambat proses hukum.
Dengan menciptakan opini negatif, mereka berharap perkara yang ditangani Kejaksaan Agung tidak terbukti di persidangan atau bahkan dihentikan.
Tindakan para tersangka tersebut dianggap sebagai bentuk perintangan penyidikan yang serius dan merugikan proses penegakan hukum.
Kejagung menegaskan komitmennya untuk menuntaskan kasus ini dan membawa para tersangka ke pengadilan.
Proses hukum akan terus berjalan untuk mengungkap semua fakta dan memastikan keadilan ditegakkan.
Kasus ini menjadi peringatan bagi siapa pun yang mencoba menghambat proses penegakan hukum di Indonesia.
Kejagung akan terus berupaya menjaga integritas dan kredibilitas institusi dalam menangani kasus-kasus korupsi.
