Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Seto Mulyadi atau Kak Seto, melakukan kunjungan langsung ke barak militer yang digunakan untuk program pendidikan karakter yang diinisiasi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Kunjungan tersebut dilakukan pada 10 Mei 2025 di Dodik Bela Negara Rindam III/Siliwangi, Cikole, Lembang, Kabupaten Bandung Barat.
Hasil kunjungan Kak Seto menunjukkan bahwa hak-hak anak tetap dijaga selama mengikuti program tersebut. Meskipun berlatar belakang militer, metode pendidikan tetap mengedepankan pendekatan yang ramah anak dan memperhatikan kesejahteraan mereka.
Kondisi Anak di Barak Militer
Kak Seto menegaskan tidak ada pelanggaran hak anak dalam pendidikan karakter di barak militer tersebut. Penekanan pada kedisiplinan tetap dilakukan dengan pendekatan yang sesuai dengan usia dan perkembangan anak.
Anak-anak mendapatkan hak tumbuh kembang, perlindungan, dan kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Fasilitas kesehatan dan pemeriksaan psikologi juga tersedia.
Program ini dipantau intensif oleh berbagai pihak, memastikan pelaksanaan yang aman dan berdampak positif bagi peserta didik. LPAI akan terus memantau hingga program selesai dan Kak Seto berencana kembali untuk menjadi narasumber dan mengajar langsung.
Pesan dan Apresiasi Kak Seto
Kak Seto memberikan pesan motivasi kepada para siswa. Ia menekankan pentingnya menjaga kesehatan fisik, mental, dan sosial.
Pesan lainnya adalah menghindari perundungan dan menjaga kekompakan untuk mencapai tujuan bersama, yaitu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Kak Seto mengapresiasi keterbukaan Pemprov Jabar terhadap masukan dan kesempatan untuk meninjau langsung kondisi anak-anak peserta didik. Ia juga memuji program yang diinisiasi Gubernur Dedi Mulyadi.
Program Pendidikan Karakter untuk Orang Dewasa
Program pendidikan karakter di barak militer tidak hanya untuk anak-anak. Gubernur Dedi Mulyadi berencana untuk memperluas program ini kepada orang dewasa yang berperilaku menyimpang.
Program untuk orang dewasa akan dimulai setelah program untuk anak selesai, diperkirakan pada bulan Juni 2025. Sasarannya adalah mereka yang sering mabuk-mabukan dan membuat onar di lingkungan sekitar.
Kriteria peserta program untuk orang dewasa meliputi mereka yang sering mabuk, membuat onar, menelantarkan keluarga, dan terlibat geng jalanan. Namun, program ini tidak akan tumpang tindih dengan proses hukum pidana.
Gubernur Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa tidak semua perilaku menyimpang termasuk dalam kategori tindak pidana. Oleh karena itu, program ini bertujuan untuk memberikan pembinaan dan pendidikan karakter kepada mereka yang membutuhkan.
Program ini difokuskan untuk mereka yang tidak memenuhi unsur pidana, sementara mereka yang telah melanggar hukum akan tetap diproses sesuai dengan aturan yang berlaku.
Tanggapan Terhadap Tuduhan Pelanggaran HAM
Gubernur Dedi Mulyadi menanggapi tudingan pelanggaran HAM terkait program ini dengan lapang dada. Ia menganggap kritik, saran, dan bahkan tuduhan sebagai bagian dari risiko dalam menjalankan tugas.
Ia yakin bahwa semua masukan tersebut dilandasi kepedulian terhadap anak-anak dan remaja di Jawa Barat. Ia pun mengajak semua pihak yang memiliki kekhawatiran untuk ikut terlibat langsung dalam program tersebut.
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat membuka pintu bagi siapapun yang ingin berpartisipasi dalam mengawasi dan membantu program pendidikan karakter ini. Kerjasama dan keterbukaan menjadi kunci keberhasilan program ini.
Kesimpulannya, program pendidikan karakter di barak militer ini merupakan sebuah upaya inovatif untuk membina anak-anak dan orang dewasa yang berperilaku menyimpang. Meskipun menuai pro dan kontra, program ini terus berjalan dengan pengawasan ketat dari berbagai pihak untuk memastikan tidak ada pelanggaran hak asasi manusia dan tetap berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.
