Tim Pembela Ulama & Aktivis (TPUA) mendesak polisi menggelar perkara khusus terkait dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tim pengacara Jokowi merespons desakan tersebut dengan menyatakannya sebagai upaya kriminalisasi.
TPUA menyampaikan keberatan atas penghentian penyelidikan kasus ini dan hasil gelar perkara sebelumnya. Mereka mengajukan 26 poin keberatan dalam surat yang disampaikan ke Bareskrim Polri pada 26 Mei 2025.
Dorongan Gelar Perkara Khusus oleh TPUA
Wakil Ketua TPUA, Rizal Fadhillah, menyatakan keberatan atas penghentian penyelidikan. Ia menilai proses penyelidikan tidak tuntas dan cacat hukum.
Rizal menyebutkan beberapa poin keberatan. Salah satunya, ahli dan dosen pembimbing skripsi Jokowi tidak dimintai keterangan.
Ia juga menilai pengumuman hasil penyelidikan menyesatkan. Kesimpulan Bareskrim yang menyatakan ijazah asli dianggapnya keliru.
Rizal menambahkan metode investigasi yang dilakukan Bareskrim terlalu sederhana. Pemeriksaan hanya dilakukan secara visual, bukan menggunakan metode ilmiah.
Menurut Rizal, desakan gelar perkara khusus didasarkan pada hukum yang berlaku. Kasus ini menjadi perhatian publik, sehingga gelar perkara khusus dibenarkan.
Bareskrim Menyimpulkan Tidak Ada Tindak Pidana
Sebelumnya, Bareskrim Polri menggelar jumpa pers pada 22 Mei 2025. Mereka mengumumkan tidak ditemukannya tindak pidana dalam kasus ini.
Penyelidikan dilatarbelakangi aduan masyarakat dari TPUA yang diwakili Eggi Sudjana. Aduan tersebut menuding Jokowi melakukan pemalsuan dokumen.
Bareskrim memeriksa 39 saksi, termasuk empat dari TPUA. Eggi Sudjana sendiri tidak hadir meskipun telah diundang dua kali.
Polisi juga menemukan fakta bahwa TPUA belum terdaftar di Administrasi Hukum Umum (AHU). Penyelidikan dihentikan karena tidak ditemukan unsur pidana.
Bareskrim telah menguji keaslian ijazah Jokowi secara laboratoris. Ijazah tersebut dibandingkan dengan ijazah tiga rekan Jokowi semasa kuliah di UGM.
Hasil uji laboratorium menunjukkan kesamaan antara ijazah Jokowi dan pembanding. Pengujian meliputi pengaman kertas, teknik cetak, tinta, dan stempel.
Bareskrim mengumpulkan berbagai dokumen, termasuk dari SMA 6 Surakarta dan Fakultas Kehutanan UGM. Mereka juga menerima 51 dokumen dari pihak Fakultas Kehutanan UGM.
Tanggapan Pihak Jokowi: Upaya Kriminalisasi
Kuasa hukum Jokowi mengadakan jumpa pers menanggapi permintaan gelar perkara khusus. Mereka menilai permintaan tersebut sebagai upaya kriminalisasi.
Pengacara Jokowi, Yakup Hasibuan, menyatakan proses hukum telah tuntas. Bareskrim telah melakukan investigasi komprehensif dan menyimpulkan tidak ada tindak pidana.
Yakup menjelaskan, jika tidak ada tindak pidana, penyelidikan tidak dapat dilanjutkan. Ia mencontohkan kasus pencurian yang laporan polisinya dibatalkan karena tidak ada barang hilang.
Ia juga menanggapi narasi baru mengenai skripsi, KKN, dan dosen pembimbing Jokowi. Semua itu sudah diselidiki dan dipastikan tidak ada unsur pidana.
Bareskrim telah melakukan verifikasi dan konfirmasi ke pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, tidak ada dasar untuk membangun narasi baru.
Kesimpulannya, kasus dugaan ijazah palsu Jokowi telah diselidiki secara menyeluruh oleh Bareskrim. Dengan tidak adanya temuan tindak pidana, desakan gelar perkara khusus oleh TPUA dinilai sebagai upaya kriminalisasi. Pihak Jokowi juga telah memberikan klarifikasi atas berbagai isu yang muncul.
