Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan Menteri Keuangan untuk segera melunasi tunggakan pembayaran kepada Perum Bulog. Tunggakan tersebut mencapai angka Rp16 triliun, terkait pengadaan beras impor yang dilakukan untuk menjamin ketersediaan pangan nasional. Keputusan ini diambil setelah rapat penyaluran bantuan pangan yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta. Angka tersebut menjadi sorotan mengingat besarnya dampak terhadap operasional Bulog dalam menjaga stabilitas harga beras.
Pemerintah berkomitmen untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga beras di tengah tantangan global. Langkah-langkah strategis terus dilakukan, termasuk pengadaan beras impor dan penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat. Transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran menjadi kunci keberhasilan program ini.
Pembayaran Tunggakan Bulog dan Impor Beras
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan rincian kebutuhan anggaran Bulog. Tahap pertama impor beras membutuhkan Rp7,9 triliun, tahap kedua Rp8,4 triliun, dan biaya distribusi mencapai Rp2,8 triliun. Total kebutuhan anggaran mencapai Rp19,1 triliun.
Presiden Jokowi menekankan pentingnya pembayaran tunggakan tersebut agar Bulog dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Pembayaran segera ini diharapkan dapat mengatasi hambatan operasional Bulog dan memastikan kelancaran program ketahanan pangan nasional.
Airlangga menambahkan bahwa Presiden Jokowi juga telah menyetujui kelanjutan program bantuan pangan hingga Juni 2024.
Bantuan Pangan Beras 10 Kg Berlanjut Hingga 2024
Program bantuan sosial berupa beras 10 kg yang telah berjalan sejak pandemi COVID-19 akan terus berlanjut. Pemerintah mengalokasikan bantuan ini untuk membantu masyarakat kurang mampu.
Program ini menargetkan 22.004.077 penerima manfaat melalui Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Selain itu, 1.446.809 keluarga rawan stunting (KRS) juga akan menerima bantuan beras tersebut.
Alokasi Anggaran Bantuan Stunting
Bantuan untuk keluarga rawan stunting dialokasikan sebesar Rp446,242 miliar per kuartal. Total anggaran untuk semester pertama tahun 2024 mencapai Rp892 miliar. Pemerintah serius dalam upaya penanggulangan stunting melalui berbagai program intervensi.
Data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menjadi dasar penentuan penerima bantuan stunting.
Stok Beras dan Realisasi Penyaluran Bantuan
Per 2 November 2023, stok cadangan beras pemerintah yang dikelola Bulog mencapai 1.442.945 ton. Realisasi penyaluran bantuan pangan menunjukkan angka yang cukup tinggi.
Pada September, realisasi penyaluran mencapai 94,95 persen, Oktober 94,89 persen, dan November hingga saat ini telah mencapai 18,45 persen. Pemerintah terus memantau dan memastikan penyaluran bantuan berjalan lancar dan tepat sasaran.
Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, sebelumnya menyatakan bahwa pemerintah masih memiliki tunggakan pembayaran kepada Bulog sejak 2020 sebesar Rp2,6 triliun.
Selain itu, Bulog juga memiliki utang kepada bank Himbara sebesar Rp7 triliun, terkait pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP).
Pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras di pasaran. Komitmen ini tercermin dari berbagai langkah yang telah dan akan diambil, termasuk pembayaran tunggakan kepada Bulog, kelanjutan program bantuan pangan, dan pengelolaan stok cadangan beras. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran menjadi kunci keberhasilan program ketahanan pangan nasional. Ke depan, pemantauan dan evaluasi secara berkala akan terus dilakukan untuk memastikan efektivitas program dan pencapaian target yang telah ditetapkan. Hal ini juga akan memperkuat kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam menjaga kesejahteraan masyarakat.
