Puluhan warga Kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu, Lampung, mengungkapkan keprihatinan mereka terhadap kondisi jalan poros yang rusak parah. Kerusakan jalan ini telah mengganggu aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat setempat selama bertahun-tahun. Mereka pun melakukan aksi demonstrasi damai, berharap pemerintah segera mengambil tindakan.
Perwakilan warga kemudian diterima oleh Bupati Pringsewu, Hi Riyanto Pamungkas, beserta jajaran pejabat terkait. Pertemuan ini menjadi forum dialog penting untuk menyampaikan aspirasi dan mencari solusi atas permasalahan infrastruktur yang mendesak ini.
Aspirasi Warga Pagelaran Utara: Perbaikan Jalan Poros yang Rusak Parah
Warga Pagelaran Utara menyampaikan tuntutan perbaikan jalan yang meliputi dua ruas penting. Pertama, ruas jalan dari Pasar Banyumas hingga Kecamatan Pagelaran Utara. Kedua, ruas jalan dari Jembatan Bendungan Pagelaran menuju Kecamatan Pagelaran Utara.
Tokoh masyarakat, Sariman, mengungkapkan keresahan warga yang telah bertahun-tahun menderita akibat kondisi jalan yang memprihatinkan. Kerusakan jalan bukan hanya menghambat mobilitas, tetapi juga berdampak pada perekonomian masyarakat setempat.
Ketua Karang Taruna Kecamatan Pagelaran Utara, Haryadi, menambahkan kekecewaan warga atas janji-janji bupati sebelumnya yang tak kunjung terealisasi. Alasan pandemi dan efisiensi anggaran dinilai tidak memadai. Harapan besar kini tertuju pada Bupati Riyanto Pamungkas untuk menyelesaikan masalah ini.
Tanggapan Pemerintah Kabupaten Pringsewu: Keterbatasan Anggaran dan Solusi Jangka Pendek
Bupati Riyanto Pamungkas mengakui tantangan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pringsewu, bahkan di Provinsi Lampung secara keseluruhan. Ia menjelaskan keterbatasan anggaran dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih di bawah Rp50 miliar.
Prioritas utama pemerintahan saat ini adalah meningkatkan PAD untuk mendukung pembangunan yang lebih besar dan berkelanjutan. Untuk perbaikan jalan di tahun ini, Bupati menyebutkan bahwa alokasi anggaran akan difokuskan pada perbaikan kecil melalui APBD Perubahan. Proyek besar pembangunan jalan baru masih dalam tahap perencanaan dan penentuan prioritas.
Estimasi Anggaran dan Harapan Ke Depan
Kepala Dinas PUPR Pringsewu, Ahmad Saifudin, menaksir anggaran yang dibutuhkan untuk membangun jalan poros sesuai aspirasi warga mencapai sekitar Rp100 miliar. Jumlah tersebut tentu menjadi tantangan besar mengingat keterbatasan anggaran daerah.
Pertemuan antara warga dan pemerintah daerah diharapkan dapat menjadi titik awal kolaborasi yang baik. Komunikasi yang terbuka dan transparan diharapkan dapat menghasilkan solusi terbaik bagi pembangunan infrastruktur di Kecamatan Pagelaran Utara. Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan strategi jangka panjang untuk meningkatkan PAD, sehingga pembangunan infrastruktur dapat berjalan lebih optimal di masa mendatang.
Mencari Solusi Jangka Panjang
Pemerintah Kabupaten Pringsewu perlu mengeksplorasi berbagai sumber pendanaan, seperti mencari dukungan dari pemerintah provinsi atau pusat. Kerjasama dengan pihak swasta juga dapat dipertimbangkan sebagai alternatif pembiayaan proyek infrastruktur.
Selain itu, peningkatan efisiensi dan transparansi pengelolaan anggaran menjadi kunci keberhasilan pembangunan infrastruktur. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan digunakan secara efektif dan tepat sasaran.
Pentingnya Partisipasi Masyarakat
Partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi proses pembangunan juga sangat penting. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan proyek pembangunan berjalan lancar dan sesuai harapan.
Dengan adanya komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan permasalahan infrastruktur di Kecamatan Pagelaran Utara dapat terselesaikan dengan baik. Proses pembangunan infrastruktur harus dijalankan secara terencana, transparan, dan berkelanjutan.
Pertemuan tersebut menjadi langkah awal yang krusial dalam membangun komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat. Semoga ke depannya, permasalahan infrastruktur di Pagelaran Utara dapat segera teratasi, sehingga masyarakat dapat menikmati akses jalan yang layak dan mendukung peningkatan perekonomian wilayah. Keterlibatan semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun pihak swasta, sangat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
