Kepulauan Riau masih bergelut dengan permasalahan klasik yang menghambat kesejahteraan warganya. Infrastruktur yang buruk, akses pendidikan dan kesehatan yang terbatas, menjadi keluhan utama masyarakat, seperti yang terungkap dalam laporan reses anggota DPRD Provinsi Kepri. Laporan ini, yang disampaikan dalam rapat paripurna Kamis (22/5) di Tanjungpinang, menyoroti ketimpangan pembangunan yang terus berulang dari tahun ke tahun.
Masalah ini bukan sekadar keluhan sesaat, melainkan gambaran nyata dari tantangan pembangunan berkelanjutan di Kepri. Pemerintah daerah diharapkan mampu merespon aspirasi masyarakat secara konkret dan efektif.
Laporan Reses DPRD Kepri: Infrastruktur, Pendidikan, dan Kesehatan Jadi Fokus Utama
Laporan reses dari tujuh daerah pemilihan (Dapil) di Kepri menunjukkan kesamaan permasalahan mendasar. Anggota dewan dari berbagai Dapil menyampaikan keluhan serupa yang berkaitan dengan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan.
Aspirasi masyarakat terfokus pada perbaikan drainase, pengaspalan jalan, dan penerangan jalan yang buruk. Hal ini menyebabkan banjir musiman, kemacetan, dan rasa tidak aman di berbagai wilayah.
Aziz Martindaz, anggota DPRD dari Dapil 2 Kabupaten Bintan dan Lingga, mencontohkan permasalahan infrastruktur seperti perbaikan drainase, pengaspalan jalan, dan penerangan jalan. Ia menekankan bahwa kondisi ini berkontribusi pada banjir dan kemacetan.
Selain infrastruktur, akses air bersih yang terbatas juga menjadi isu utama. Tingginya angka kriminalitas, termasuk pencurian dan peredaran narkoba, juga menjadi kekhawatiran warga.
Minimnya fasilitas kesehatan dan pendidikan berkualitas semakin memperparah keadaan. Kondisi ini menunjukan bahwa pemerataan pembangunan di Kepri masih jauh dari harapan, terutama di daerah terpencil.
Tanggapan Pemerintah Daerah: Apresiasi Tanpa Solusi Konkret?
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepulauan Riau, Adi Prihantara, menyampaikan apresiasi kepada anggota DPRD atas pelaksanaan reses. Ia menekankan pentingnya komunikasi timbal balik antara dewan dan pemerintah dalam pembangunan.
Namun, apresiasi tersebut tidak serta-merta menjawab tuntutan nyata masyarakat. Keluhan-keluhan yang berulang kali disampaikan selama ini belum dibarengi dengan solusi yang efektif dan terukur.
Pemerintah perlu melampaui sebatas apresiasi dan menunjukan komitmen nyata untuk mengatasi masalah tersebut. Perlu ada strategi jangka panjang dan implementasi yang serius untuk menyelesaikan masalah infrastruktur dan layanan publik.
Dampak Ketimpangan Pembangunan bagi Masyarakat Kepri
Ketimpangan pembangunan berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat Kepri. Drainase yang buruk menyebabkan banjir dan kerusakan rumah, mengganggu mobilitas dan aktivitas ekonomi.
Jalan yang rusak membuat transportasi menjadi sulit, menghambat distribusi barang dan jasa. Minimnya penerangan jalan menambah rasa tidak aman, terutama di malam hari.
Yang lebih memprihatinkan adalah akses pendidikan dan kesehatan yang terbatas. Hal ini menciptakan ketimpangan sosial dan dapat menghambat potensi generasi muda.
Dalam jangka panjang, kegagalan mengatasi permasalahan dasar ini akan berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Hal ini tentu saja akan menghambat proses pembangunan yang berkelanjutan.
Laporan reses DPRD Kepri tahun ini sekali lagi menggarisbawahi kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi. Bukan lagi soal apakah pemerintah mengetahui permasalahan, tetapi lebih kepada komitmen dan prioritas dalam mengalokasikan sumber daya untuk menyelesaikannya. Bagi masyarakat Kepri, laporan reses bukanlah sekadar catatan, tetapi sebuah harapan akan perubahan yang lebih baik. Perbaikan infrastruktur dan peningkatan layanan publik menjadi kunci untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata di seluruh Kepulauan Riau.
