Pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menepis adanya pemerkosaan massal selama kerusuhan Mei 1998 menuai kecaman keras dari berbagai aktivis perempuan. Mereka menilai pernyataan tersebut menyakitkan bagi para penyintas dan mengabaikan fakta sejarah yang telah terdokumentasi dengan baik.
Komnas Perempuan, salah satu pihak yang paling vokal mengecam, mengingatkan bahwa laporan resmi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) telah mencatat 85 kasus kekerasan seksual, termasuk 52 kasus perkosaan, selama peristiwa tersebut. Temuan ini bahkan telah disampaikan langsung kepada Presiden BJ Habibie dan menjadi dasar pembentukan Komnas Perempuan sendiri.
Kecaman Keras dari Komnas Perempuan dan Aktivis
Komnas Perempuan menyatakan penyangkalan atas pemerkosaan massal Mei 1998 sangat menyakitkan bagi para penyintas dan memperpanjang impunitas bagi para pelaku. Pernyataan Fadli Zon dianggap sebagai penghinaan terhadap para korban yang telah menderita dalam diam selama bertahun-tahun.
Komisioner Komnas Perempuan, Dahlia Madanih, menekankan pentingnya pengakuan atas kebenaran sebagai pondasi pemulihan yang adil dan bermartabat. Komnas Perempuan mendesak Fadli Zon untuk menarik pernyataannya dan meminta maaf kepada para penyintas dan masyarakat luas.
Wakil Ketua transisi Komnas Perempuan, Sondang Frishka Simanjuntak, menambahkan seruan kepada semua pejabat negara untuk menghormati dokumentasi resmi dan berkomitmen pada HAM demi pemulihan korban secara adil. Pernyataan tersebut dianggap sebagai upaya minimisasi peristiwa mengerikan yang terjadi.
Fakta Sejarah yang Dipungkiri
Aktivis perempuan Ita Fatia Nadia menegaskan bahwa pernyataan Fadli Zon telah menyalahi fakta sejarah yang tercatat dalam buku sejarah nasional Indonesia dan laporan detail TGPF. Ia menyebut pernyataan tersebut sebagai “bohong” dan “rumor”.
Ita menceritakan pertemuannya dengan Presiden BJ Habibie pada tahun 1998, di mana Habibie mengakui adanya pemerkosaan massal terhadap perempuan etnis Tionghoa. Pertemuan ini kemudian mendorong pembentukan Komnas Perempuan.
Mantan Ketua Komnas Perempuan, Kamala Chandrakirana, turut mengecam pernyataan Fadli Zon sebagai bukti adanya budaya penyangkalan di kalangan pemerintah. Ia menilai hal ini sebagai sebuah kontradiksi, mengingat dukungan pemerintah terhadap gerakan perempuan.
Tanggapan dari berbagai pihak dan kesimpulan
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai pernyataan Fadli Zon kehilangan kredibilitas karena mengabaikan otoritas resmi yang telah mengakui terjadinya pemerkosaan massal. Pernyataan tersebut berdasarkan sumber-sumber yang resmi, bukan sekedar rumor.
Mantan Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani, melihat pernyataan tersebut sebagai upaya penyangkalan pemerintah atas peristiwa kerusuhan Mei 1998. Pernyataan ini dinilai menimbulkan keresahan di masyarakat dan menghambat upaya pemulihan korban.
Mantan Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP), Jaleswari Pramodhawardani, menyebut pernyataan Fadli Zon sebagai pembohongan publik dan pengkhianatan terhadap sejarah serta para korban. Pernyataan ini dinilai sebagai tindakan yang merendahkan upaya pengungkapan kebenaran di masa lalu.
Pernyataan kontroversial Fadli Zon menunjukkan perlunya komitmen yang lebih kuat dari pemerintah untuk mengakui dan memproses peristiwa kekerasan seksual masa lalu, serta memberikan pemulihan yang adil bagi para korban. Penyangkalan atas fakta sejarah hanya akan memperpanjang penderitaan dan menghambat proses rekonsiliasi nasional.
