Pemerintah Kota Tanjungpinang mengambil keputusan berani di Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Di tengah kendala defisit anggaran dan arahan pemerintah pusat terkait pengurangan tenaga honorer, Wali Kota Lis Darmansyah justru mempertahankan seluruh 650 petugas kebersihannya. Keputusan ini menunjukkan prioritas utama pemerintah kota dalam menjaga keberlangsungan pekerjaan dan kesejahteraan warganya, bahkan dalam situasi ekonomi yang menantang. Langkah ini menjadi sorotan dan patut diapresiasi di tengah tren penghematan anggaran dengan pemangkasan pekerja non-ASN di banyak daerah lain.
Keputusan ini bukan tanpa alasan. Wali Kota Lis Darmansyah melihat pentingnya mempertahankan mata pencaharian masyarakat sebagai bentuk perlindungan sosial yang paling nyata.
Menjaga Kebersihan, Menjaga Kesejahteraan
Wali Kota Lis Darmansyah secara tegas menyatakan penolakannya terhadap instruksi pemerintah pusat untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap petugas kebersihan. Hal ini disampaikan langsung dalam acara temu ramah dengan para petugas kebersihan dan relawan pada Jumat (23/5).
“Saat saya masuk, ada surat dari kementerian yang mengharuskan pemberhentian. Tapi saya tidak lakukan itu. Bapak dan ibu sudah puluhan tahun bekerja, hampir 70 persen saya kenal satu per satu,” ujar Wali Kota Lis.
Pemerintah Kota Tanjungpinang memilih untuk memprioritaskan kesejahteraan warganya melalui jaminan pekerjaan, bukan dengan bantuan sosial. Wali Kota Lis menegaskan, “Saya tak bisa bantu masyarakat dengan membagikan bantuan, tapi saya bantu lewat pekerjaan.” Ini menjadi langkah berani dan bermakna di tengah situasi ekonomi yang sulit.
Jumlah Petugas Kebersihan dan Program Tanjungpinang Berbenah
Sekitar 650 personel kebersihan di Tanjungpinang tersebar di berbagai instansi pemerintah. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Rusli, merinci jumlah tersebut.
DLH menaungi 450 orang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) 100 orang, Dinas PUPR 10 tim, dan 90 relawan kebersihan dari berbagai kelurahan.
Semua petugas tersebut terlibat dalam program “Tanjungpinang Berbenah”. Program ini bertujuan untuk penataan kota, pengendalian permukiman kumuh, dan perbaikan infrastruktur dasar.
“Alhamdulillah, hari ini kita sudah mampu merampungkan perbaikan ruas jalan dan pemukiman berkat kerja keras bapak dan ibu semua,” ungkap Rusli.
Target Ambisius dan Implikasi Program Tanjungpinang Berbenah
Wali Kota Tanjungpinang menetapkan target ambisius: dalam 100 hari, kota harus bersih total. Tidak ada sampah berserakan dan tidak ada rumput yang tumbuh di median jalan.
Target ini bukan hanya untuk estetika, tetapi juga untuk mewujudkan ruang publik yang layak, sehat, dan nyaman bagi warga.
“Saya mohon dukungan dan kepedulian kita bersama. Target saya, dalam 100 hari ke depan, Tanjungpinang harus bersih tanpa ada rumput tumbuh di median jalan dan tidak ada sampah berserakan,” tegas Wali Kota Lis.
Wali Kota juga mempertimbangkan kondisi sosial para petugas, terutama yang sudah lanjut usia. Ia mengizinkan pelibatan keluarga dalam pekerjaan kebersihan selama tanggung jawab tetap terjaga. “Kalau sudah tak sanggup menyapu, tidak apa-apa cucunya yang membantu,” tambahnya.
Dinas PUPR berkomitmen menerima dan menindaklanjuti semua pengaduan dari petugas kebersihan. Keberadaan 18 relawan kebersihan di setiap kelurahan juga akan mempercepat penanganan masalah kebersihan yang muncul secara mendadak.
Respons Dinas Terkait dan Implikasinya
Dinas PUPR memastikan responsif terhadap keluhan petugas kebersihan dan berkomitmen untuk membangun sistem kerja yang partisipatif dan transparan.
Keberadaan relawan kebersihan di setiap kelurahan memperkuat sistem penanganan masalah kebersihan secara cepat dan efektif.
Keputusan mempertahankan 650 petugas kebersihan, meskipun di tengah defisit anggaran mencapai Rp280 miliar, menunjukkan prioritas pemerintah kota yang berpihak pada warganya. Ini mencerminkan komitmen pembangunan yang bukan hanya berfokus pada proyek fisik, tetapi juga pada kesejahteraan dan martabat kerja masyarakatnya. Kota yang bersih bukan sekadar estetika, tetapi juga cerminan keberpihakan sosial pemerintah. Keberhasilan program ini akan menjadi contoh nyata bagaimana pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan, bahkan dalam kondisi keuangan yang terbatas.
