Aksi demonstrasi besar-besaran oleh Asosiasi Ojek Online (Ojol) yang dijadwalkan Selasa, 20 Mei 2025, berpotensi mengganggu lalu lintas di Jakarta. Transjakarta dan Polda Metro Jaya telah menyiapkan langkah antisipasi untuk meminimalisir dampaknya terhadap warga.
Antisipasi ini meliputi pengalihan rute bus Transjakarta dan rekayasa lalu lintas oleh kepolisian. Kedua langkah ini akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan guna memastikan kelancaran mobilitas warga.
1. Transjakarta Sesuaikan Rute, Warga Diminta Waspada
PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) akan melakukan penyesuaian rute armada busnya secara situasional. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap aksi demonstrasi besar-besaran yang akan terpusat di tiga titik vital Jakarta: Istana Negara, Kementerian Perhubungan, dan gedung DPR/MPR.
Kepala Departemen Hubungan Masyarakat dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani, menekankan fleksibilitas penyesuaian rute. Ia mengimbau pengguna Transjakarta untuk selalu memantau informasi terkini melalui aplikasi resmi TJ dan media sosial Transjakarta.
2. Rekayasa Lalu Lintas Polda Metro Jaya: Antisipasi Kemacetan
Polda Metro Jaya juga telah mempersiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kemacetan akibat demonstrasi. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes (Pol) Komaruddin, menjelaskan bahwa rekayasa ini bersifat dinamis dan menyesuaikan situasi di lapangan.
Meskipun upaya maksimal akan dilakukan untuk menjaga kelancaran lalu lintas, masyarakat tetap diimbau menghindari area Jalan Medan Merdeka, Bundaran Patung Kuda, dan sekitar gedung DPR. Penting untuk menghindari potensi kemacetan dan gangguan mobilitas.
Jika rekayasa lalu lintas diterapkan, polda telah mempersiapkan beberapa skenario pengalihan arus. Salah satunya adalah pengalihan lalu lintas di sekitar Patung Kuda menuju Jalan Budi Kemuliaan dan di sekitar Tugu Tani menuju Harmoni Tomang.
3. Tuntutan Aksi 2025 dan Dampak Potensial
Aksi demonstrasi “Aksi 2025” ini didorong oleh tuntutan para pengemudi ojek online terkait pelanggaran regulasi Kepmenhub KP Nomor 1001 tahun 2022. Regulasi tersebut mengatur potongan biaya aplikasi sebesar 20 persen, namun perusahaan aplikator diduga melanggarnya dengan menerapkan potongan hingga 50 persen.
Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menjelaskan tuntutan utama aksi tersebut. Tuntutan tersebut meliputi payung hukum yang jelas bagi ojek online, pembatasan potongan biaya aplikasi maksimal 10 persen, dan revisi tarif.
Sebagai bentuk tekanan, Garda Indonesia berencana melakukan aksi offbid atau mematikan aplikasi secara massal di seluruh Jabodetabek selama satu hari penuh, yaitu pada tanggal 20 Mei 2025, mulai pukul 00.00 hingga 23.59 WIB.
Aksi ini diperkirakan melibatkan 500 ribu peserta di seluruh Indonesia. Terhadap pengemudi ojol yang tidak berpartisipasi, pihak Garda Indonesia akan memberikan imbauan persuasif, dan akan ada penanganan lebih lanjut jika imbauan tersebut tidak diindahkan.
Demo besar-besaran ini tentu berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap aktivitas masyarakat Jakarta. Baik Transjakarta maupun Polda Metro Jaya berupaya keras untuk meminimalisir dampak tersebut, namun kewaspadaan dan antisipasi dari masyarakat juga sangat penting. Semoga proses demonstrasi dapat berjalan tertib dan kondusif, serta tidak mengganggu aktivitas masyarakat secara luas.
