Jawa Barat menjadi provinsi dengan angka kasus judi online tertinggi di Indonesia sejak awal tahun 2024. Kolaborasi antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menjadi kunci untuk menekan angka tersebut.
Menteri Kominfo, Meutya Hafid, menekankan pentingnya kerjasama dalam menekan angka judi online, khususnya di Jawa Barat. Meskipun trennya menurun, intervensi pemerintah tetap krusial untuk mencegah peningkatan kembali.
Kerja Sama Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Memberantas Judi Online
Meutya Hafid menyatakan perlunya peran aktif pemerintah daerah dalam memberantas judi online. Angka kasus yang masih tinggi mengharuskan langkah tegas dan terkoordinasi.
Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), tanpa intervensi, jumlah rekening yang terkait dengan judi online diprediksi meningkat hingga 1.200 pada tahun 2025. Kerja sama semua pihak sangat diperlukan untuk mencegah hal ini.
Strategi Pemberantasan Judi Online: Lebih dari Sekadar Pemblokiran Situs
Menanggapi arahan Presiden Prabowo untuk menindak tegas situs judi online, Meutya melaporkan bahwa hingga saat ini sudah 1,4 juta situs judi online yang diblokir. Namun, ia menekankan bahwa pemblokiran saja tidak cukup.
Kerja sama dengan platform digital seperti Instagram, Facebook, X (sebelumnya Twitter), dan TikTok juga sangat penting. Platform-platform ini memiliki kemampuan teknis untuk mendeteksi dan memblokir konten negatif dengan lebih cepat.
Meutya menambahkan bahwa penghapusan konten negatif di platform digital perlu dibarengi dengan upaya nyata di lapangan. Kecanduan judi online tidak akan hilang hanya dengan pemblokiran situs saja.
Peran Peraturan Pemerintah (PP) Tunas dalam Melindungi Anak
Meutya juga menyoroti pentingnya Peraturan Pemerintah (PP) Tunas sebagai langkah strategis untuk melindungi anak-anak dari paparan judi online. PP Tunas difokuskan pada perlindungan anak di bawah 18 tahun.
Lebih dari 400 ribu anak di bawah umur berisiko terpapar judi online. Implementasi PP Tunas yang efektif diharapkan dapat mengurangi jumlah pemain judi online secara signifikan.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menambahkan bahwa PP Tunas mengatur perlindungan anak di ruang digital, termasuk dari kecanduan game online. Regulasi ini akan membedakan antara game profesional untuk prestasi dan game yang berpotensi menimbulkan kecanduan.
Dedi Mulyadi menekankan pentingnya keseimbangan antara mendukung atlet e-sport dan melindungi anak-anak dari kecanduan game online. Hal ini untuk mencegah agar sebagian besar anak tidak menjadi korban kecanduan game online.
Kesimpulannya, pemberantasan judi online membutuhkan pendekatan multi-pihak yang komprehensif. Selain pemblokiran situs, kerja sama dengan platform digital dan implementasi PP Tunas menjadi kunci keberhasilan dalam melindungi masyarakat, khususnya anak-anak, dari bahaya judi online. Upaya ini harus terus ditingkatkan untuk memastikan lingkungan digital yang aman dan sehat bagi semua.
