Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Ahmad Dhani, dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Rayen Pono terkait dugaan pelanggaran UU ITE dan penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Laporan tersebut muncul menyusul pernyataan kontroversial Dhani yang diduga mengandung unsur pelecehan.
Dhani membantah tuduhan tersebut dan mengklaim telah meminta maaf atas kesalahan penulisan dalam sebuah undangan yang menjadi pokok permasalahan. Ia menekankan kesetaraan di mata hukum dan meragukan kepercayaan publik terhadap tuduhan yang dilayangkan kepadanya.
Tanggapan Ahmad Dhani atas Laporan Polisi
Ahmad Dhani menyatakan telah menyampaikan permohonan maaf terkait kesalahan penulisan (typo) dalam draf undangan yang menjadi inti permasalahan. Ia menegaskan bahwa semua orang sederajat di hadapan hukum.
Dhani juga mengungkapkan belum membentuk tim hukum. Ia beranggapan permintaan maafnya telah disampaikan kepada Rayen Pono. Ia meyakini banyak orang yang tidak akan percaya dengan tuduhan yang dilayangkan.
Kronologi Pelaporan dan Bukti yang Diajukan
Rayen Pono, didampingi kuasa hukumnya Jajang, melaporkan Ahmad Dhani ke Bareskrim Polri pada Rabu, 23 April 2025. Laporan tersebut diterima dan dianggap memenuhi unsur-unsur pasal yang disangkakan.
Beberapa bukti diajukan sebagai pendukung laporan, termasuk video siaran langsung diskusi antara Dhani dan Pono di Senayan, Jakarta, serta bukti percakapan WhatsApp. Pernyataan kecaman dari komunitas marga terkait juga turut disertakan.
Bukti-bukti tersebut dianggap cukup kuat untuk mendukung tuduhan yang dilayangkan terhadap Ahmad Dhani. Kuasa hukum Rayen Pono optimis laporan ini akan ditindaklanjuti pihak berwajib.
Pasal yang Disangkakan dan Nomor Laporan Polisi
Pasal yang disangkakan dalam laporan tersebut adalah Pasal 156 KUHP, Pasal 315 KUHP, Pasal 310 KUHP, dan/atau Pasal 16 juncto Pasal 4 huruf B UU RI No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
Laporan polisi tersebut terdaftar dengan nomor LP/B/188/IV/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI. Proses hukum selanjutnya akan ditentukan oleh pihak berwenang berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan.
Kasus ini menarik perhatian publik karena melibatkan figur publik dan menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam berujar di ranah publik, khususnya bagi pejabat publik.
Perkembangan selanjutnya dari kasus ini akan terus dipantau dan dilaporkan. Publik menunggu proses hukum yang adil dan transparan untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Pernyataan Ahmad Dhani dan kuasa hukum Rayen Pono memberikan gambaran berbeda mengenai insiden tersebut. Perbedaan persepsi ini menandakan kompleksitas kasus dan pentingnya penyelidikan mendalam oleh pihak berwenang.
Ke depan, kasus ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan mengedepankan etika komunikasi publik.
