Pemerintah Australia tengah berupaya mengklarifikasi laporan yang menyebutkan Rusia bermaksud menempatkan pesawat jarak jauhnya di Indonesia. Laporan tersebut muncul dari situs web militer Amerika Serikat, Janes, yang mengklaim Rusia telah mengajukan permintaan resmi untuk menggunakan Pangkalan Angkatan Udara Manuhua di Biak Numfor, Papua. Kecemasan muncul mengingat potensi implikasi strategis dari keberadaan pesawat militer Rusia di wilayah tersebut.
Wakil Perdana Menteri Australia, Richard Marles, telah menghubungi Menteri Pertahanan Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin. Sjafrie Sjamsoeddin secara tegas membantah laporan tersebut.
Bantahan Pemerintah Indonesia dan Kecemasan Australia
Meskipun Menteri Pertahanan Indonesia membantah laporan tersebut, Pemerintah Australia tetap mencari klarifikasi lebih lanjut. Australia menyadari kemungkinan adanya pengajuan permintaan pada tingkat yang lebih rendah yang belum sampai ke tingkat menteri.
Pemerintah Australia mengakui bahwa jika benar terjadi, penempatan pesawat Rusia di Indonesia akan menimbulkan kekhawatiran. Kedekatan lokasi dengan Australia, dan potensi pemantauan fasilitas pertahanan AS di Pasifik Barat, menjadi alasan utama kekhawatiran tersebut.
Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong, menekankan bahwa pemerintahnya sedang berupaya untuk mengonfirmasi akurasi laporan tersebut. Ia juga menyebut Rusia sebagai kekuatan disruptif di bawah kepemimpinan Presiden Putin.
Sejarah dan Potensi Implikasi Strategis
Pada tahun 2017, Rusia pernah menerbangkan dua pesawat pengebom berkemampuan nuklir dalam misi patroli dari pangkalan udara di Biak Numfor. Insiden tersebut diduga merupakan latihan pengumpulan intelijen.
Pakar strategi, Malcolm Davis dari Australian Strategic Policy Institute, menilai Indonesia kemungkinan besar akan menolak permintaan Rusia. Tekanan dari Australia, Jepang, dan Amerika Serikat diperkirakan akan memperkuat penolakan tersebut.
Namun, jika Indonesia menyetujui permintaan Rusia, hal ini akan menempatkan lebih banyak aset militer AS dan Australia dalam jangkauan langsung pasukan militer Rusia. Ini akan meningkatkan tensi geopolitik di kawasan tersebut.
Respons Politik dan Hubungan Bilateral
Pemimpin Oposisi Australia, Peter Dutton, mengkritik kurangnya peringatan dini kepada pemerintah Australia terkait laporan ini. Ia menyebutnya sebagai “kegagalan hubungan diplomatik yang fatal” jika pemerintah tidak diberi tahu sebelumnya.
Dutton menyampaikan pesan keras kepada Presiden Putin, menegaskan bahwa Rusia tidak diterima di kawasan tersebut. Ia juga menekankan hubungan baik Australia dengan Indonesia, menyebut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai teman baik Australia.
Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, menyatakan pemerintahnya masih mengkaji informasi terkait laporan tersebut. Ia menekankan pentingnya klarifikasi dalam menangani hubungan internasional. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri dan Pertahanan Indonesia belum memberikan tanggapan resmi atas laporan tersebut.
Meskipun pemerintah Indonesia membantah laporan tersebut, kekhawatiran Australia tetap beralasan mengingat sejarah interaksi militer Rusia di wilayah tersebut dan implikasi strategis yang luas bagi keseimbangan kekuatan di kawasan Indo-Pasifik. Situasi ini menyoroti kompleksitas hubungan geopolitik di kawasan tersebut dan pentingnya komunikasi yang transparan antara negara-negara yang terlibat. Perkembangan selanjutnya akan terus dipantau dengan saksama.
