Dukungan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), terhadap wacana jalan berbayar di Jakarta menuai pertanyaan dari Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani. Rani mempertanyakan relevansi dukungan Ahok mengingat Gubernur DKI Jakarta saat ini bukanlah Ahok.
Pernyataan Rani ini muncul sebagai respon atas dukungan Ahok terhadap rencana penerapan sistem Electronic Road Pricing (ERP) di Jakarta. Ia menekankan pentingnya kajian mendalam terhadap dampak wacana tersebut bagi masyarakat.
Reaksi Politisi terhadap Dukungan Ahok
Rani Mauliani, Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, menyatakan bahwa dukungan Ahok terhadap wacana jalan berbayar sah-sah saja. Namun, ia mengingatkan bahwa Gubernur yang saat ini menjabat memiliki peran utama dalam menentukan kebijakan tersebut.
Menurut Rani, fokus utama saat ini adalah kajian menyeluruh atas dampak jalan berbayar. Apakah kebijakan ini akan memberikan keuntungan atau justru merugikan masyarakat Jakarta perlu dikaji secara mendalam.
Ia juga menyatakan belum menerima penjelasan resmi mengenai wacana tersebut. Sejauh ini, belum ada pembahasan formal di DPRD DKI Jakarta terkait rencana penerapan ERP.
Penjelasan Ahok Mengenai ERP
Ahok sendiri menjelaskan dukungannya terhadap rencana ERP Pemprov DKI Jakarta. Ia menilai sistem ini dapat diatur fleksibel oleh gubernur, berbeda dengan sistem tol yang tarifnya tetap.
Ahok membedakan ERP dengan sistem tol. Tarif tol bersifat tetap dan memerlukan proses birokrasi yang panjang untuk perubahannya, tidak seperti ERP yang lebih fleksibel.
Ia menjelaskan, sistem ERP memungkinkan penyesuaian tarif berdasarkan kondisi lalu lintas. Misalnya, jika suatu ruas jalan macet, tarif ERP dapat diturunkan untuk mendorong pengendara menggunakan jalan alternatif.
Ahok juga menyinggung adanya penyediaan transportasi umum sebagai solusi atas potensi kenaikan biaya perjalanan. Ia mencontohkan penyediaan bus gratis di jalur Sudirman-Thamrin.
Analisis dan Pertimbangan Implementasi ERP
Wacana ERP di Jakarta menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Pihak yang mendukung menganggap ERP sebagai solusi untuk mengatasi kemacetan dan meningkatkan pendapatan daerah.
Namun, pihak yang menentang khawatir ERP akan memberatkan masyarakat, khususnya mereka yang berpenghasilan rendah. Kekhawatiran lain adalah potensi terjadinya kemacetan di jalan alternatif akibat pengalihan arus lalu lintas.
Kajian yang komprehensif menjadi sangat krusial sebelum implementasi ERP. Kajian ini harus mempertimbangkan aspek sosial ekonomi, dampak terhadap lalu lintas, serta efektivitas sistem pengendaliannya.
Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan dari ERP juga perlu dijamin. Hal ini untuk mencegah potensi penyalahgunaan dana dan memastikan dana tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Kesimpulannya, wacana jalan berbayar di Jakarta masih perlu dikaji secara mendalam. Dukungan dan kritik dari berbagai pihak perlu dipertimbangkan sebelum kebijakan ini diimplementasikan. Transparansi dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan sangat penting untuk memastikan keberhasilan program ini.
