Menteri Kebudayaan (Menbud), Fadli Zon, baru-baru ini memberikan pernyataan terkait kontroversi seputar peristiwa 13-14 Mei 1998, khususnya mengenai klaim “perkosaan massal”. Ia menekankan pentingnya kehati-hatian dan verifikasi faktual dalam membahas isu sensitif ini. Pernyataan Menbud ini telah memicu beragam reaksi dari berbagai kalangan.
Fadli Zon menyampaikan apresiasi terhadap meningkatnya kepedulian publik terhadap sejarah, termasuk masa transisi reformasi. Namun, ia juga menyoroti perlunya pendekatan yang teliti dan berimbang dalam menelaah peristiwa tersebut.
Kehati-hatian dalam Menggunakan Istilah “Perkosaan Massal”
Fadli Zon menyatakan bahwa liputan investigatif dan laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) saat itu tidak memberikan bukti kuat yang mendukung klaim “perkosaan massal”.
Ia menekankan pentingnya ketelitian dalam menggunakan istilah tersebut karena menyangkut kebenaran dan nama baik bangsa. Informasi yang tidak akurat dapat berdampak buruk pada citra Indonesia di mata dunia.
Meskipun demikian, Menbud dengan tegas mengutuk segala bentuk kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan, baik yang terjadi di masa lalu maupun saat ini. Pernyataannya bukan untuk menyangkal adanya kekerasan seksual, melainkan untuk menekankan pentingnya bukti faktual yang kuat.
Pentingnya Verifikasi Faktual dan Bukti Hukum
Fadli Zon menyerukan penggunaan bukti yang teruji secara hukum dan akademik dalam penulisan sejarah. Hal ini penting, terutama untuk isu-isu yang masih menjadi perdebatan.
Ia menyebut istilah “massal” sebagai contoh, yang telah menjadi perdebatan selama lebih dari dua dekade. Oleh karena itu, perlu kehati-hatian dan sensitivitas dalam menggunakan istilah tersebut.
Menbud juga menjelaskan bahwa berbagai kejahatan terjadi selama kerusuhan 1998, termasuk kekerasan seksual. Akan tetapi, data mengenai “perkosaan massal” belum pernah konklusif dan memerlukan pengkajian lebih lanjut.
Peran Perempuan dalam Buku Sejarah Indonesia
Menanggapi kekhawatiran mengenai minimnya pengakuan peran perempuan dalam buku Sejarah Indonesia, Fadli Zon membantah tuduhan tersebut.
Ia menegaskan bahwa penulisan buku tersebut justru bertujuan untuk memperkuat dan menegaskan peran perempuan dalam sejarah perjuangan bangsa.
Sejak Mei 2025, berbagai aspek mengenai gerakan, kontribusi, peran, dan isu-isu perempuan telah diintegrasikan secara substansial ke dalam narasi sejarah. Topik-topik yang dibahas meliputi organisasi perempuan, peran dalam diplomasi dan militer, hingga pemberdayaan gender.
Fadli Zon mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam dialog konstruktif guna membangun narasi sejarah Indonesia yang lebih inklusif dan berimbang. Ia menekankan pentingnya prinsip keterbukaan, partisipasi publik, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam penulisan sejarah.
Ia juga menyatakan kesiapan untuk berdialog dengan berbagai kelompok masyarakat, termasuk tokoh dan komunitas perempuan, akademisi, dan masyarakat sipil, untuk menerima masukan dan memperkaya narasi sejarah. Menbud berharap sejarah tidak hanya menjadi catatan masa lalu, tetapi juga pelajaran berharga untuk masa kini dan mendatang.
Dengan demikian, pernyataan Fadli Zon dapat dimaknai sebagai upaya untuk menyeimbangkan antara pengakuan atas penderitaan korban kekerasan seksual dengan perlunya kehati-hatian dan verifikasi fakta dalam membangun narasi sejarah yang akurat dan adil.
