Dugaan pungutan liar (pungli) di SMKN 1 Kotabumi, Lampung, sempat menghebohkan dunia maya. Berbagai platform media sosial dan situs berita daring ramai memberitakannya, menimbulkan keresahan di kalangan orang tua siswa baru. Namun, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung melalui Kepala Cabang Dinas (Kacabdin) Wilayah IV memberikan klarifikasi resmi terkait isu tersebut.
Klarifikasi ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang beredar dan memastikan agar masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya. Proses verifikasi langsung dilakukan di lapangan untuk mengungkap kebenarannya.
Klarifikasi Resmi Dinas Pendidikan Lampung: Tidak Ada Pungli di SMKN 1 Kotabumi
Setelah melakukan investigasi langsung ke SMKN 1 Kotabumi, Kacabdin Wilayah IV, melalui Plt. Kasi SMK, Erwin, menyatakan bahwa tuduhan pungli tersebut tidak terbukti.
Penyelidikan meliputi wawancara dengan Kepala Sekolah dan Ketua Komite. Kesimpulannya, tidak ditemukan bukti adanya pungutan ilegal kepada siswa baru.
Erwin menjelaskan bahwa permasalahan yang terjadi hanyalah miskomunikasi antara orang tua siswa dengan informasi yang beredar di masyarakat. Hal ini penting untuk diluruskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman lebih lanjut.
Kronologi Isu Pungli dan Proses Penerimaan Siswa Baru
Isu pungli muncul di tengah pelaksanaan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026. Beberapa orang tua siswa melaporkan adanya permintaan sumbangan saat proses pendaftaran.
Namun, pihak SMKN 1 Kotabumi membantah keras tuduhan tersebut. Sekolah menegaskan bahwa seluruh proses penerimaan siswa baru, termasuk Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), dilakukan sesuai peraturan yang berlaku dan tanpa dipungut biaya.
Transparansi menjadi kunci utama dalam proses penerimaan siswa baru ini. Pihak sekolah berkomitmen untuk menjaga integritas dan memastikan prosesnya berjalan sesuai standar yang ditetapkan.
Imbauan Kepada Masyarakat dan Jaminan Proses SPMB yang Transparan
Kacabdin Wilayah IV mengimbau masyarakat agar lebih bijak dan kritis dalam menerima informasi. Jangan mudah percaya dan menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya.
Erwin menekankan pentingnya verifikasi informasi sebelum dibagikan, terutama melalui media sosial. Hal ini untuk mencegah penyebaran berita hoaks yang dapat menimbulkan keresahan.
Dinas Pendidikan Provinsi Lampung memastikan bahwa seluruh proses SPMB di SMK Negeri dijalankan secara gratis dan transparan. Tidak ada pungutan biaya dalam bentuk apapun yang dibenarkan.
Dengan demikian, masyarakat dapat merasa tenang dan percaya bahwa proses penerimaan siswa baru di sekolah-sekolah negeri di Lampung berjalan sesuai aturan dan tanpa pungutan liar.
Ke depan, diharapkan agar komunikasi antara pihak sekolah, orang tua siswa, dan dinas pendidikan terus ditingkatkan untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman serupa. Transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi kunci utama dalam sistem pendidikan yang baik dan adil.
Kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak untuk lebih teliti dalam mengelola informasi dan memastikan komunikasi yang efektif. Kerja sama yang baik antara sekolah, orang tua, dan pemerintah sangat penting untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif dan bebas dari pungli.
