Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, belakangan menjadi sorotan publik karena gaya kepemimpinannya yang unik. Berbagai julukan pun disematkan kepadanya, mulai dari “Gubernur Konten” hingga “Gubernur Lambe Turah”. Namun, di balik kontroversi tersebut, Dedi Mulyadi memiliki penjelasan tersendiri mengenai strategi komunikasi yang ia terapkan.
Dalam sebuah pidato di rapat paripurna DPRD Jawa Barat, Dedi menegaskan bahwa penggunaan media sosial dan konten digital bukanlah sekadar pencitraan. Ia melihatnya sebagai strategi efektif untuk mengatasi permasalahan di Jawa Barat dengan cepat dan tepat.
Strategi “Efek Kejutan” dalam Kepemimpinan Dedi Mulyadi
Dedi Mulyadi kerap melakukan inspeksi mendadak ke lokasi-lokasi yang berpotensi melanggar hukum, seperti tambang liar atau tempat pembuangan sampah ilegal. Langkah-langkah dadakan ini, menurutnya, penting agar para pelanggar tidak memiliki waktu untuk menghilangkan jejak.
Kejutan ini, lanjut Dedi, bertujuan untuk menciptakan efek viral yang menarik perhatian publik dan aparat penegak hukum. Hal ini terbukti efektif, beberapa kasus pelanggaran berhasil ditindaklanjuti berkat perhatian yang tercipta dari tindakan tersebut.
Menurut Dedi, jika ia mengumumkan rencana inspeksi terlebih dahulu, para pelanggar akan memiliki waktu untuk menghilangkan bukti atau menutupi aktivitas ilegal mereka. Oleh karena itu, strategi “efek kejutan” dianggap lebih efektif.
Tanggapan atas Kritik dan Tuduhan “Gubernur Lambe Turah”
Dedi Mulyadi juga menanggapi kritik dari anggota Komisi X DPR RI, Andi Muawiyah Ramly, yang menyebutnya sebagai “Gubernur Lambe Turah”. Kritik tersebut muncul karena Dedi dinilai lebih aktif di media sosial daripada mengirimkan perwakilan ke acara resmi seperti Fornas.
Dedi menjelaskan bahwa penggunaan media sosial merupakan bagian dari tanggung jawabnya untuk menjaga Jawa Barat. Ia percaya bahwa viralitas dapat menjadi alat untuk meningkatkan transparansi dan keterlibatan publik.
Ia membantah tuduhan narsisme dan pamer. Menurutnya, viralitas merupakan alat untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yakni menyelesaikan masalah di Jawa Barat.
Konten sebagai Alat, Bukan Tujuan: Transparansi dan Keterlibatan Publik
Dedi menekankan bahwa tujuan utamanya bukanlah popularitas di media sosial, melainkan penyelesaian masalah yang efektif dan transparan. Konten, baginya, merupakan alat untuk mencapai tujuan tersebut.
Dengan pendekatan ini, Dedi berharap dapat meningkatkan pengawasan publik dan mempercepat proses penindakan terhadap pelanggaran hukum. Hal ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Ia percaya bahwa keterbukaan informasi dan keterlibatan publik merupakan kunci keberhasilan dalam memimpin. Oleh karena itu, penggunaan media sosial menjadi strategi utama dalam pemerintahannya.
Gaya kepemimpinan Dedi Mulyadi memang unik dan seringkali memicu kontroversi. Namun, di balik kontroversi tersebut, terdapat strategi terencana yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Jawa Barat. Keberhasilan pendekatan ini tentu masih perlu dievaluasi lebih lanjut, namun komitmennya terhadap transparansi dan keterlibatan publik patut diapresiasi.
