Integritas dan independensi profesional merupakan pilar utama sektor keuangan. Kepercayaan publik dan stabilitas sistem sangat bergantung pada hal ini. Profesi seperti akuntan, aktuaris, penilai keuangan, notaris, dan advokat berperan krusial dalam menjaga kesehatan ekosistem keuangan. Namun, UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) Nomor 4 Tahun 2023 memunculkan pertanyaan seputar independensi profesi hukum, khususnya advokat dan konsultan hukum.
Regulasi terbaru ini menempatkan pembinaan dan pengawasan konsultan hukum di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi konflik kepentingan dan pengurangan independensi profesi. Pertanyaan mendasar muncul: apakah langkah ini sesuai dengan prinsip kemandirian yang telah lama dianut profesi hukum?
UU P2SK dan Dilema Independensi Advokat
UU P2SK, dengan menempatkan pembinaan konsultan hukum di bawah Kementerian Hukum dan HAM, berpotensi menimbulkan konflik dengan UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003. UU Advokat menekankan kemandirian profesi advokat, termasuk konsultan hukum, dengan pengawasan internal oleh organisasi advokat, bukan pemerintah. Pembagian portofolio kementerian hukum saat ini semakin memperumit situasi.
Situasi ini berisiko melemahkan independensi advokat dan bertentangan dengan semangat UU Advokat. Advokat, sejak lama, telah menunjukkan komitmennya terhadap kemandirian dari campur tangan pemerintah. Sejarah mencatat penolakan himpunan advokat untuk meminta restu Presiden Soekarno pada masa Orde Lama (Lev, 2013). Hal ini memperkuat argumentasi bahwa pengawasan pemerintah dapat membatasi peran advokat sebagai pembela hak-hak individu dan keadilan.
Perlindungan Hak dan Cita-cita Profesi Advokat
Profesi advokat memiliki cita-cita khusus, yakni melindungi hak-hak pribadi, menegakkan keadilan, dan memberikan perlindungan dari kekuasaan pemerintah (Lev, 2013). Regulasi yang membatasi independensi justru berpotensi merusak nilai-nilai fundamental ini. Pengaturan dalam UU P2SK perlu dikaji ulang agar tidak menghambat peran advokat dalam menjalankan tugasnya.
Penting untuk diingat bahwa pengawasan pemerintah dapat menciptakan persepsi intervensi, khususnya pada sektor pasar modal. Konsultan hukum di bidang pasar modal, yang selama ini diharapkan independen, bisa kehilangan kebebasannya. Pasal yang menyatakan independensi konsultan hukum menjadi tidak berarti jika ekosistemnya tidak mendukung hal tersebut.
Potensi Konflik Regulasi dan Dampaknya
Konflik potensial antara UU P2SK dan UU Advokat bukan hanya masalah teknis, tetapi juga menyangkut prinsip-prinsip demokrasi dan penegakan hukum. Kebebasan advokat dalam menjalankan profesinya merupakan elemen penting dalam sistem peradilan yang adil dan berintegritas.
Kehadiran UU P2SK yang mengatur pembinaan konsultan hukum di bawah pemerintah perlu dipertimbangkan secara cermat. Apakah pengawasan tersebut benar-benar diperlukan, dan apakah mekanismenya sudah dirancang sedemikian rupa untuk menjamin independensi profesi? Pertanyaan-pertanyaan ini perlu dijawab secara komprehensif untuk menghindari potensi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kemandirian profesi advokat. Menjaga keseimbangan antara pengawasan dan independensi profesi hukum menjadi krusial untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan.
Perlu adanya kajian mendalam dan dialog terbuka antara pembuat kebijakan, organisasi advokat, dan para pakar hukum untuk menemukan solusi yang seimbang. Solusi yang dihasilkan harus mampu melindungi independensi profesi advokat sekaligus memastikan terjaganya stabilitas dan integritas sektor keuangan. Tujuannya adalah menciptakan ekosistem yang mendukung kemandirian profesi hukum tanpa mengorbankan pengawasan yang diperlukan. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap sektor keuangan dapat tetap terjaga.
