Pengadilan Eropa (ECJ) baru-baru ini membuat keputusan yang mengejutkan Manuel Delia, seorang blogger antikorupsi dan pejabat eksekutif organisasi masyarakat sipil Malta, Repubblika. Setelah bertahun-tahun memperjuangkannya, ECJ menyatakan program “paspor emas” Malta ilegal. Delia, yang telah lama mengkampanyekan penghentian program tersebut, mengaku terkejut dan lega sekaligus. Keputusan ini juga dipandang sebagai pembenaran perjuangan mendiang Daphne Caruana Galizia, jurnalis antikorupsi yang dibunuh karena lantang menyuarakan bahaya program tersebut.
Malta menjadi negara Uni Eropa terakhir yang menawarkan program “paspor emas” sebelum akhirnya dihentikan. Program ini memungkinkan investor asing memperoleh kewarganegaraan Malta dengan melakukan investasi properti. Hal ini memicu kontroversi selama bertahun-tahun.
Paspor Emas: Transaksi Komersial yang Tidak Sah
Komisi Eropa menggugat Malta pada tahun 2022 atas program ini. Mereka berargumen bahwa penerima kewarganegaraan UE harus memiliki hubungan nyata dengan negara tersebut, bukan sekadar komitmen finansial. Awalnya, Delia pesimis karena opini Jaksa Penasihat ECJ pada Oktober 2024 tampak mendukung Malta. Namun, ECJ memutuskan berbeda.
ECJ menilai kebijakan Malta menjadikan kewarganegaraan sebagai “sekadar transaksi komersial”. Mahkamah berpendapat praktik ini tidak menciptakan ikatan solidaritas dan itikad baik antara negara anggota dengan warganya, atau menjamin kepercayaan antar negara anggota. Kemenangan ini, bagi Delia, adalah sebuah penegasan atas nilai prinsip dan solidaritas antarnegara UE. Paspor Malta memberikan akses bebas ke seluruh blok Eropa.
Minat Tinggi terhadap Paspor Malta: Sebuah Studi Kasus
Delia dan pengamat lain mempertanyakan pengawasan ketat otoritas Malta terhadap persyaratan tinggal. Banyak investor tampaknya tidak tinggal di Malta sesuai aturan periode wajib. Dalam beberapa kasus, status kelayakan properti yang dibeli pun tidak jelas.
Data dari Yayasan Daphne Caruana Galizia menunjukkan investor Tiongkok mendominasi program ini. Data tersebut menunjukkan 9 dari 10 “paspor emas” dimiliki oleh investor Tiongkok, jauh melebihi jumlah warga Tiongkok yang tercatat tinggal di Malta. Temuan ini menunjukkan banyak pemegang paspor emas tidak tinggal di Malta.
Penutupan Satu Pintu, Pintu Lainnya Terbuka
Meskipun program “paspor emas” dihentikan, Perdana Menteri Malta Robert Abela membela program tersebut. Ia menyatakan program ini telah menghasilkan lebih dari €1,4 miliar (sekitar Rp25,6 triliun) bagi Malta. Abela berjanji merevisi sistem agar sesuai dengan keputusan pengadilan.
Namun, masih ada cara lain untuk mendapatkan akses ke zona Schengen tanpa paspor. Program “visa emas”, yang menawarkan izin tinggal melalui pembelian properti atau investasi besar lainnya, masih beroperasi. Henley & Partners, perusahaan yang mendukung program paspor emas Malta, mencantumkan 31 negara yang menawarkan skema serupa. Hampir setengahnya berada di Uni Eropa.
Kekhawatiran Komisi Eropa dan Jalan Menuju Perubahan
Komisi Eropa menyatakan kekhawatiran serius terhadap program “visa emas”. Mereka menekankan risiko keamanan, pencucian uang, penggelapan pajak, dan korupsi yang ditimbulkan oleh skema ini bagi Uni Eropa. Hukum anti pencucian uang UE mengharuskan negara anggota untuk memantau risiko dan menerapkan langkah-langkah mitigasi.
Anna Terrone dari Transparency International berharap penghentian “paspor emas” akan menciptakan momentum untuk mereformasi program “visa emas”. Ia menekankan pentingnya upaya bersama untuk mencegah koruptor dan orang kaya yang memperoleh uang secara tidak benar mendapatkan akses mudah ke Uni Eropa. Kewarganegaraan, menurutnya, bukanlah komoditas yang bisa diperjualbelikan.
Keputusan ECJ untuk menghentikan program “paspor emas” Malta menandai sebuah kemenangan bagi para aktivis antikorupsi dan penegak hukum di Eropa. Meskipun program alternatif seperti “visa emas” masih ada, keputusan ini mengirimkan pesan kuat tentang pentingnya integritas dan transparansi dalam proses kewarganegaraan. Perjuangan untuk transparansi dan akuntabilitas dalam sistem imigrasi dan investasi di Eropa masih berlanjut.
