Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan perintangan penyidikan kasus impor gula di Kementerian Perdagangan dan korupsi komoditas timah. Para tersangka diduga berupaya menciptakan narasi negatif untuk menghambat penyelidikan. Tindakan mereka dianggap sebagai permufakatan jahat untuk mengganggu proses hukum.
Ketiga tersangka yang ditetapkan adalah advokat Junaedi Saibih (JS) dan Marcela Santoso (MS), serta Tian Bahtiar (TB), Direktur Pemberitaan Jak TV. Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar, menjelaskan kronologi dan peran masing-masing tersangka dalam konferensi pers dini hari Selasa (22/4/2025).
Pemberian Uang dan Pembuatan Berita Negatif
JS dan MS diduga memberikan uang kepada JB, sebanyak Rp 400 juta lebih. Tujuannya agar JB menyebarkan berita yang merugikan Kejaksaan. Uang tersebut merupakan bagian dari skema yang lebih besar.
Secara terpisah, MS dan JS juga membayar TB sebesar Rp 478.500.000 untuk membuat dan menyebarkan berita negatif yang menyudutkan Kejaksaan. Berita-berita ini disebar melalui media sosial, media online, dan Jak TV news. TB berperan dalam mempublikasikan konten negatif tersebut.
Strategi Penggiringan Opini Publik
Selain pembuatan berita negatif, para tersangka juga diduga melakukan berbagai upaya untuk menghambat proses hukum. JS diduga menciptakan narasi positif bagi kliennya dan mengatakan perhitungan kerugian negara yang diungkap Kejagung tidak akurat. TB kemudian menyebarkan narasi tersebut di media sosial dan online.
MS dan JS juga membiayai demonstrasi-demonstrasi untuk menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pembuktian perkara di persidangan. TB kembali berperan dalam mempublikasikan narasi negatif demonstrasi tersebut melalui berita-berita di Jak TV. Mereka juga menyelenggarakan seminar, podcast, dan talkshow dengan narasi negatif yang disebarluaskan melalui Jak TV dan akun media sosialnya, termasuk TikTok dan YouTube.
Penahanan Tersangka dan Pasal yang Dikenakan
Tujuan utama para tersangka adalah untuk membentuk opini publik yang negatif terhadap Kejagung, dengan harapan dapat menghambat penyidikan dan mempengaruhi hasil persidangan. Mereka berusaha mengalihkan perhatian dan mengganggu konsentrasi tim penyidik.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, para tersangka juga menghapus beberapa berita dan tulisan yang merugikan mereka dari berbagai platform digital. Ketiga tersangka dikenakan Pasal 21 UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20 Tahun 2001 Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHAP. JS dan TB ditahan selama 20 hari di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung, sementara MS tidak ditahan karena telah ditahan dalam kasus lain.
Kasus ini menunjukkan upaya sistematis untuk mengganggu proses hukum dan menunjukkan betapa pentingnya integritas dalam penegakan hukum. Peran media dalam penyebaran informasi juga menjadi sorotan penting dalam kasus ini. Langkah Kejagung dalam menetapkan tersangka diharapkan dapat memberikan efek jera dan memastikan keadilan ditegakkan.
