Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) melakukan supervisi penanganan perkara pidana umum di Sulawesi Selatan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja dan pelaksanaan Restorative Justice (RJ) di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel). Supervisi tersebut dipimpin langsung oleh Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda, Nanang Ibrahim Soleh, dan disambut hangat oleh Wakil Kajati Sulsel, Teuku Rahman.
Kejati Sulsel: Pilot Project Desentralisasi Keadilan Restoratif
Kejati Sulsel dipercaya sebagai pilot project dalam desentralisasi pengendalian dan pengawasan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif. Wakil Kajati Sulsel, Teuku Rahman, menekankan komitmen Kejati Sulsel dalam menjalankan program ini dengan menjunjung tinggi integritas dan transparansi. Penyelesaian perkara melalui RJ diprioritaskan untuk memberikan pelayanan hukum terbaik kepada masyarakat tanpa adanya praktik korupsi atau tindakan tercela lainnya.
Dari Januari hingga Desember 2024, Kejati Sulsel telah menyetujui 138 perkara untuk diselesaikan melalui RJ, sementara 7 perkara ditolak. Pada periode Januari hingga Mei 2025, tercatat 67 perkara disetujui dan 1 ditolak.
Evaluasi dan Temuan Supervisi Jampidum
Nanang Ibrahim Soleh, Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda, menjelaskan bahwa supervisi ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Kejati Sulsel dalam menerapkan RJ. Supervisi juga berfungsi untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, serta meningkatkan akurasi dan konsistensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penuntutan.
Kejati Sulsel dinilai telah menjalankan tugasnya dengan baik sebagai pilot project desentralisasi RJ. Namun, beberapa catatan perlu diperbaiki.
Catatan Penting untuk Peningkatan Implementasi RJ
Salah satu catatan penting yang disampaikan adalah masih kurangnya kesadaran dan kesungguhan dalam menerapkan RJ pada perkara yang berpotensi dihentikan penuntutannya. Pemahaman mengenai kriteria perkara yang layak dan tidak layak untuk RJ juga masih perlu ditingkatkan.
Hal ini menunjukkan perlunya pelatihan dan pemahaman yang lebih mendalam bagi para jaksa dalam menerapkan RJ secara efektif dan tepat sasaran.
Nanang menekankan pentingnya peningkatan pemahaman dan pembelajaran bagi seluruh jaksa yang menangani perkara terkait RJ. Ini penting untuk memastikan penerapan RJ yang konsisten dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Langkah-Langkah Peningkatan Implementasi Restorative Justice
Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan RJ, beberapa langkah perlu diambil. Peningkatan kapasitas dan pemahaman para jaksa menjadi prioritas utama. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan workshop yang intensif.
- Pelatihan yang komprehensif tentang kriteria dan prosedur RJ harus diberikan kepada seluruh jaksa yang menangani perkara pidana umum.
- Pengembangan pedoman dan panduan yang lebih rinci dan mudah dipahami terkait implementasi RJ juga perlu dilakukan.
- Evaluasi berkala dan monitoring pelaksanaan RJ secara ketat akan memastikan efektivitas dan konsistensi penerapannya.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pelaksanaan RJ di Kejati Sulsel dan seluruh Indonesia dapat berjalan lebih optimal dan memberikan keadilan yang lebih efektif bagi masyarakat.
Kesimpulannya, supervisi Jampidum di Kejati Sulsel memberikan gambaran yang jelas mengenai perkembangan dan tantangan dalam implementasi Restorative Justice. Meskipun terdapat catatan yang perlu diperbaiki, komitmen Kejati Sulsel dan upaya peningkatan kapasitas para jaksa menunjukkan harapan yang positif untuk masa depan keadilan restoratif di Indonesia. Peningkatan pemahaman dan kesadaran akan kriteria serta prosedur RJ menjadi kunci keberhasilan program ini.
