Sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) tengah menjadi perbincangan hangat. Hal ini bermula dari perhatian khusus pemerintah Amerika Serikat (AS) terhadap sistem pembayaran domestik Indonesia ini, yang dianggap membatasi ruang gerak perusahaan asing. Reaksi publik di Indonesia justru menunjukkan gelombang dukungan masif terhadap QRIS, menganggapnya sebagai simbol kedaulatan digital bangsa.
Perdebatan ini muncul dalam konteks negosiasi tarif resiprokal antara Indonesia dan AS. Sorotan terhadap QRIS diungkapkan oleh Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) dalam laporan National Trade Estimate (NTE) Report on Foreign Trade Barriers pada Maret 2025.
Kecemasan AS dan Dukungan Publik terhadap QRIS
USTR menyatakan kekhawatiran perusahaan AS, terutama penyedia pembayaran dan bank, terkait regulasi QRIS. Mereka merasa tidak dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan, sehingga khawatir akan integrasi sistem pembayaran mereka dengan QRIS.
Namun, alih-alih menimbulkan keresahan, sorotan ini justru memicu gelombang dukungan dari netizen Indonesia. Tagar terkait QRIS trending di media sosial, dibanjiri komentar positif dan pembelaan atas sistem pembayaran nasional ini.
Banyak warganet yang memandang QRIS sebagai pencapaian penting Indonesia dalam kedaulatan digital. Mereka menilai sistem ini sebagai tulang punggung ekonomi nasional yang seharusnya tidak dinegosiasikan dengan kepentingan asing.
Sejarah dan Perkembangan QRIS
QRIS, singkatan dari Quick Response Code Indonesian Standard, merupakan standar kode QR nasional yang diluncurkan pada 17 Agustus 2019 oleh Bank Indonesia (BI).
Sistem ini bertujuan menyatukan berbagai macam QR code dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menjadi satu standar nasional yang mudah, cepat, dan aman.
Regulasi QRIS diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/1/PADG/2022 yang merevisi peraturan sebelumnya. Semua PJSP wajib menerapkan QRIS untuk transaksi pembayaran menggunakan QR Code.
Perkembangan dan Ekspansi QRIS
Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 justru menjadi katalis pertumbuhan QRIS. Kebutuhan pembayaran nontunai yang minim kontak fisik mendorong adopsi massal oleh merchant dan konsumen.
Pada tahun 2021, fitur QRIS TUNTAS (Tarik Tunai, Transfer, dan Setor) diluncurkan, memperluas fungsionalitas QRIS. Hingga 2023, lebih dari 26 juta merchant telah bergabung dalam ekosistem QRIS.
QRIS juga telah diterapkan untuk transaksi lintas batas (cross-border) di beberapa negara Asia Tenggara, seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand. Ekspansi ke negara-negara Asia lainnya, termasuk Jepang, Korea Selatan, India, dan Uni Emirat Arab juga tengah direncanakan.
Kesimpulan: QRIS sebagai Simbol Kedaulatan Digital Indonesia
Perhatian AS terhadap QRIS telah memicu perdebatan, namun juga memperkuat dukungan publik terhadap sistem pembayaran nasional ini. QRIS bukan hanya sekadar alat transaksi, tetapi juga representasi dari upaya Indonesia untuk membangun kedaulatan digitalnya.
Keberhasilan QRIS dalam mengintegrasikan berbagai platform pembayaran dan menjangkau jutaan merchant di seluruh Indonesia menunjukkan potensi besarnya sebagai tulang punggung ekonomi digital nasional. Rencana ekspansi QRIS ke berbagai negara semakin mengukuhkan posisinya di kancah internasional.
Ke depan, perkembangan dan keberlanjutan QRIS perlu terus dijaga dan ditingkatkan untuk memastikan keamanan, efisiensi, dan inklusi keuangan di Indonesia. Dukungan pemerintah dan masyarakat menjadi kunci keberhasilannya.
