Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan fakta mengejutkan terkait Oriental Circus Indonesia (OCI). Ternyata, sirkus tersebut pernah berada di bawah naungan TNI Angkatan Udara (AU).
Temuan ini diungkap Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, dalam rapat bersama Komisi XIII DPR RI pada Rabu, 23 April 2025. Atnike menegaskan Komnas HAM akan menindaklanjuti temuan tersebut.
OCI dan Keterkaitannya dengan TNI AU
Atnike menjelaskan, temuan tersebut didapat dari penelusuran yang dilakukan tim Komnas HAM pada tahun 1997, saat kasus dugaan pelanggaran HAM di OCI mulai terungkap.
Bukti keterkaitan OCI dengan TNI AU didapat dari Surat Keputusan (SK) Nomor SKep/20/VII/1997 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Pusat Koperasi Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma. Pasal 10 huruf (a) SK tersebut menyebutkan Unit Usaha Jasa Niaga Umum milik Puskopau, salah satunya adalah sirkus.
Atnike membenarkan adanya dokumen yang menunjukkan OCI pernah berada di bawah Pusat Koperasi Pangkalan Udara (Puskopau) TNI AU Halim Perdana Kusuma. Dokumen tersebut ditemukan oleh tim Komnas HAM saat penelusuran di tahun 1997.
Komnas HAM Akan Telusuri Kembali Temuan Tahun 1997
Menindaklanjuti temuan ini, Komnas HAM berencana menelusuri kembali informasi yang diperoleh pada tahun 1997.
Penelusuran tersebut mencakup dokumen yang membuktikan keterkaitan OCI dengan Puskopau. Hal ini penting mengingat penelusuran tahun 1997 merupakan periode awal berdirinya Komnas HAM.
Atnike menekankan perlunya verifikasi informasi lama untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh dan akurat mengenai sejarah OCI dan kaitannya dengan dugaan pelanggaran HAM.
Bantahan Pihak OCI dan Rencana Penyelesaian Kekeluargaan
Sebelumnya, pihak OCI membantah tuduhan eksploitasi terhadap mantan pemain sirkus.
Kuasa hukum OCI, Ricardo Kumontas, menyatakan bahwa penyelesaian masalah akan diutamakan secara kekeluargaan. Jalur hukum, menurutnya, merupakan pilihan terakhir.
Pendiri OCI, Jansen Manansang, disebut sangat sedih dengan pemberitaan dugaan eksploitasi mantan pemain sirkus tersebut. Ia menganggap para mantan pemain seperti keluarga sendiri.
Pernyataan pihak OCI ini tentu akan menjadi pertimbangan bagi Komnas HAM dalam proses penyelidikan selanjutnya. Komnas HAM tetap akan fokus pada pengumpulan fakta dan bukti untuk memastikan keadilan bagi para korban.
Kesimpulannya, temuan Komnas HAM tentang keterkaitan OCI dengan TNI AU membuka babak baru dalam penyelidikan dugaan pelanggaran HAM yang terjadi. Proses penelusuran kembali dokumen tahun 1997 dan pernyataan pihak OCI akan menjadi kunci untuk mengungkap kebenaran dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
Langkah Komnas HAM untuk menyelidiki kembali temuan tahun 1997 menunjukkan komitmen mereka dalam mengungkap kasus pelanggaran HAM secara menyeluruh dan memastikan akuntabilitas.
Temuan ini juga menjadi pengingat pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan organisasi, khususnya yang berkaitan dengan potensi pelanggaran HAM. Ke depan, diharapkan akan ada mekanisme yang lebih kuat untuk mencegah dan menindak pelanggaran HAM serupa.
