Aturan baru asuransi kesehatan di Indonesia yang mewajibkan peserta menanggung 10 persen dari total klaim telah memicu beragam reaksi dari masyarakat. Kebijakan ini menimbulkan pertanyaan dan kekhawatiran, terutama mengenai dampaknya terhadap beban finansial peserta. Namun, para ahli melihat aturan ini sebagai langkah yang diperlukan untuk keberlangsungan industri asuransi kesehatan di tanah air.
Aturan ini mensyaratkan pemegang polis menanggung minimal 10 persen dari biaya rawat jalan atau rawat inap di fasilitas kesehatan. Besaran tanggung jawab pemegang polis dibatasi maksimal Rp 300.000 untuk rawat jalan dan Rp 3 juta untuk rawat inap per klaim.
Mekanisme Co-payment dalam Asuransi Kesehatan
Sistem pembayaran bersama atau *co-payment* ini, yang terdiri dari *coinsurance* (pembayaran sebagian biaya) dan *deductible* (biaya yang ditanggung sendiri sebelum asuransi berlaku), sebenarnya bukanlah hal baru dalam dunia asuransi kesehatan global. Banyak negara telah menerapkan sistem serupa untuk menjaga keseimbangan antara akses layanan kesehatan dan keberlanjutan program asuransi.
Menurut pengamat asuransi Tri Joko Santoso, *co-payment* menjadi solusi untuk mengatasi tingginya premi asuransi kesehatan saat ini. Ia menegaskan bahwa tanpa mekanisme ini, premi akan terus meningkat dan mengancam keberlangsungan bisnis perusahaan asuransi.
Tingginya biaya premi menjadi beban utama bagi peserta asuransi. *Co-payment* diharapkan dapat meringankan beban tersebut dalam jangka panjang.
Dampak Aturan Baru terhadap Peserta Asuransi
Meskipun *co-payment* bertujuan untuk meringankan beban premi, dampaknya terhadap peserta asuransi perlu dikaji lebih lanjut. Potensi peningkatan beban finansial bagi peserta dengan klaim yang tinggi perlu dipertimbangkan.
Perlu adanya sosialisasi yang intensif dan transparan agar masyarakat memahami mekanisme dan implikasi dari aturan baru ini. Hal ini penting agar tidak terjadi kesalahpahaman dan mencegah potensi konflik di kemudian hari.
Pemerintah dan regulator perlu memastikan aksesibilitas layanan kesehatan tetap terjaga, terutama bagi kelompok masyarakat kurang mampu. Mekanisme perlindungan tambahan perlu dikaji untuk mencegah agar masyarakat tidak kesulitan mengakses layanan kesehatan akibat aturan ini.
Tujuan Regulasi dan Upaya Pencegahan Moral Hazard
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan bahwa regulasi ini bertujuan untuk mencegah *moral hazard* dan mengurangi penggunaan layanan kesehatan yang berlebihan (*overutilization*). Dengan adanya *co-payment*, diharapkan peserta asuransi lebih bijak dalam memanfaatkan layanan kesehatan.
Pengamat asuransi Dedy Kristianto menambahkan bahwa peningkatan klaim kesehatan telah menjadi perhatian serius bagi regulator. Regulasi ini diharapkan dapat menyeimbangkan antara akses layanan kesehatan dan keberlanjutan bisnis perusahaan asuransi.
OJK berharap agar regulasi ini dapat mendorong peserta asuransi untuk lebih bertanggung jawab dalam penggunaan layanan kesehatan. Hal ini penting untuk menjaga keberlanjutan program asuransi kesehatan di Indonesia.
Secara keseluruhan, aturan baru ini menghadirkan tantangan dan peluang. Implementasi yang tepat dan sosialisasi yang efektif menjadi kunci keberhasilannya. Pemantauan dan evaluasi berkala juga diperlukan untuk memastikan aturan ini memberikan manfaat bagi semua pihak dan tidak merugikan masyarakat.
