Mulai 1 Juli 2024, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) resmi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai pengganti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Perubahan ini bertujuan untuk menyederhanakan administrasi perpajakan di Indonesia. Bagi wajib pajak (WP) yang belum melakukan pemadanan data, segera lakukan untuk menghindari potensi masalah.
Pemadanan NIK dan NPWP penting dilakukan karena berkaitan erat dengan berbagai layanan publik dan administrasi keuangan. Kegagalan melakukan pemadanan dapat berdampak pada pemotongan pajak yang lebih tinggi dan kendala akses layanan penting.
NIK Gantikan NPWP: Sederhanakan Administrasi Pajak
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136/2023 telah mengubah PMK Nomor 112/PMK.03/2022. Aturan ini secara resmi mengganti NPWP 15 digit dengan NIK 16 digit sebagai identitas wajib pajak.
Meskipun tidak ada denda langsung, WP yang belum memadankan data akan dianggap tidak memiliki NPWP. Hal ini berisiko meningkatkan tarif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 mereka.
Risiko dan Dampak bagi Wajib Pajak yang Belum Melakukan Pemadanan
Plt Dirjen Pajak, Suryo Utomo, menjelaskan konsekuensi bagi WP yang belum melakukan pemadanan. Tarif PPh Pasal 21 mereka akan 20% lebih tinggi dari tarif normal.
Lebih dari itu, akses terhadap berbagai layanan penting akan terhambat. Layanan seperti pencairan dana pemerintah, ekspor-impor, layanan perbankan, hingga pendirian badan usaha akan sulit diakses.
Data terbaru menunjukkan tingkat pemadanan NIK dan NPWP telah mencapai angka yang tinggi, yaitu 99,08% atau sekitar 73,77 juta NIK dari total 74,45 juta NIK. Namun, masih ada sekitar 674.000 wajib pajak yang belum melakukan pemadanan.
Cara Mudah Memadankan NIK dan NPWP Secara Online
Proses pemadanan NIK dan NPWP dapat dilakukan secara mandiri melalui situs pajak.go.id. Berikut langkah-langkahnya:
- Buka situs pajak.go.id dan login menggunakan NIK/NPWP, kata sandi, dan kode keamanan.
- Periksa status validasi data utama di menu profil. Masukkan NIK 16 digit pada kolom yang tersedia.
- Sistem akan memverifikasi data dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jika berhasil, akan muncul pemberitahuan konfirmasi.
- Setelah validasi berhasil, login kembali ke situs DJP online menggunakan NIK Anda.
Jika proses validasi gagal, berikut langkah alternatif:
- Login ke pajak.go.id atau DJP online menggunakan NPWP 15 digit.
- Akses menu profil, pilih data profil, dan masukkan NIK 16 digit.
- Lakukan validasi data, lalu tekan ubah profil. Setelah berhasil, logout dan login kembali dengan NIK.
Langkah-langkah ini dirancang untuk memudahkan wajib pajak dalam menyelesaikan proses pemadanan. Jangan ragu untuk menghubungi petugas pajak jika mengalami kesulitan.
Keberhasilan program pemadanan NIK dan NPWP sangat bergantung pada partisipasi aktif wajib pajak. Dengan melakukan pemadanan, wajib pajak dapat menikmati kemudahan administrasi pajak dan menghindari berbagai risiko yang telah dijelaskan. Hal ini juga turut berkontribusi pada peningkatan efisiensi administrasi perpajakan di Indonesia secara keseluruhan, membangun sistem yang lebih transparan dan modern.
