Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru-baru ini menerbitkan Surat Edaran Nomor 7/SEOJK.05/2025 tentang penyelenggaraan produk asuransi kesehatan (SEOJK 7/2025). Aturan ini, khususnya terkait mekanisme patungan pembayaran klaim, telah menuai beragam reaksi dari masyarakat. Peraturan baru ini menetapkan kewajiban bagi peserta asuransi untuk ikut menanggung sebagian biaya klaim.
Poin kontroversial dalam SEOJK 7/2025 terletak pada penerapan skema *co-payment* atau *deductible*, di mana peserta asuransi ikut bertanggung jawab atas sebagian biaya pengobatan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penggunaan layanan kesehatan.
Mekanisme *Co-payment* dalam Asuransi Kesehatan: Sebuah Tinjauan
Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi, menjelaskan bahwa mekanisme *co-payment* diadopsi dari praktik internasional. Tujuannya adalah mendorong efisiensi penggunaan layanan kesehatan dan meningkatkan kesadaran peserta asuransi.
Di berbagai negara, penerapan *co-payment* terbukti efektif menekan biaya kesehatan yang tidak perlu. Peserta asuransi cenderung lebih bijak dalam memilih pengobatan dan layanan kesehatan jika mereka harus ikut menanggung sebagian biaya.
Aturan Baru OJK: Rincian *Co-payment* untuk Klaim Rawat Jalan dan Rawat Inap
SEOJK 7/2025 mewajibkan perusahaan asuransi, baik konvensional maupun syariah, untuk menerapkan *co-payment* dalam produk asuransi kesehatan mereka. Besaran *co-payment* yang dibebankan kepada pemegang polis minimal 10 persen dari total klaim.
Namun, terdapat batasan atas besaran *co-payment* yang harus ditanggung peserta. Untuk klaim rawat jalan, maksimum *co-payment* adalah Rp 300.000 per pengajuan klaim. Sedangkan untuk klaim rawat inap, batas maksimumnya adalah Rp 3.000.000 per pengajuan.
Pertimbangan OJK dalam Penerapan *Co-payment*
OJK menekankan penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang memadai bagi perusahaan asuransi dalam penyelenggaraan asuransi kesehatan. Regulasi ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara manfaat bagi peserta asuransi dan keberlangsungan usaha perusahaan asuransi.
Dengan menerapkan *co-payment*, diharapkan perusahaan asuransi dapat lebih terkontrol dalam pengelolaan risiko keuangan. Hal ini juga bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan layanan kesehatan yang dapat membebani perusahaan asuransi.
Dampak dan Proyeksi SEOJK 7/2025 terhadap Industri Asuransi Kesehatan Indonesia
SEOJK 7/2025 memberikan arahan yang lebih detail mengenai kriteria perusahaan asuransi yang dapat menyelenggarakan lini usaha asuransi kesehatan. Aturan ini juga mendorong perusahaan asuransi untuk memperbarui fitur produk mereka, sesuai dengan penerapan *co-payment*.
Penerapan aturan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan industri asuransi kesehatan di Indonesia. Namun, penting bagi OJK untuk terus memantau implementasi aturan ini dan melakukan penyesuaian jika diperlukan, agar tidak membebani masyarakat secara berlebihan.
Implementasi SEOJK 7/2025 menuntut adaptasi dari semua pihak terkait, termasuk perusahaan asuransi dan masyarakat. Kejelasan informasi dan sosialisasi yang efektif menjadi kunci keberhasilan penerapan aturan ini. Dengan demikian, aturan ini dapat memberikan manfaat baik bagi peserta asuransi maupun industri asuransi kesehatan Indonesia secara keseluruhan. Pemantauan dan evaluasi berkala oleh OJK sangat penting untuk memastikan aturan ini benar-benar berdampak positif.
