Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melakukan sosialisasi pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat di Sumatera Barat (Sumbar). Langkah ini mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi VI DPR Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, yang menyebutnya sebagai harapan besar masyarakat Sumbar.
Sosialisasi yang dibuka langsung oleh Menteri Nusron di Auditorium Universitas Negeri Padang (UNP) pada Senin, 28 April 2025, dihadiri berbagai pejabat penting, termasuk anggota DPR dan kepala daerah setempat. Kehadiran mereka menandakan dukungan kuat terhadap program ini.
Kepastian Hukum Tanah Ulayat di Sumbar
Andre Rosiade menekankan pentingnya kepastian hukum atas tanah ulayat di Sumbar. Ia mengapresiasi langkah Menteri Nusron dalam mengatasi masalah yang selama ini kerap terjadi.
Menurutnya, sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sertifikasi tanah ulayat. Hal ini penting untuk mencegah konflik dan sengketa di masa mendatang.
Pemerintah, di bawah Presiden Prabowo Subianto, menunjukkan komitmen nyata membantu masyarakat Sumbar mendapatkan kepastian hukum atas tanah ulayat mereka. Bantuan ini diberikan melalui Kementerian ATR/BPN.
Andre Rosiade menjelaskan bahwa program sertifikasi tanah ulayat ini gratis. Masyarakat akan mendapatkan sertifikat yang melindungi hak kepemilikan mereka.
Perlindungan Tanah Wakaf dan Pembangunan Wisma Indonesia
Selain tanah ulayat, Andre Rosiade juga mendorong pendataan dan sertifikasi tanah wakaf untuk masjid, pesantren, madrasah, dan rumah tahfiz. Program ini juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum.
Ia menambahkan bahwa pemerintah akan membantu proses sertifikasi tanah wakaf secara gratis. Ini merupakan wujud nyata keberpihakan pemerintah kepada umat.
Di luar program sertifikasi tanah, Andre Rosiade juga menyampaikan upaya Presiden Prabowo dalam membangun Wisma Indonesia di Arab Saudi. Wisma ini nantinya akan dimanfaatkan jemaah haji dan umrah Indonesia.
Presiden Prabowo dijadwalkan bertemu pemerintah Arab Saudi pada Mei 2025 untuk membahas pembangunan Wisma Indonesia. Ini merupakan bukti komitmen nyata, bukan hanya janji.
Mencegah Pengambilalihan Tanah Adat
Menteri Nusron Wahid menegaskan komitmennya untuk menjaga tanah ulayat di Sumbar. Ia ingin mencegah pengambilalihan tanah adat oleh pihak-pihak yang tidak berhak.
Nusron menekankan pentingnya pemetaan tanah adat agar jelas batasannya. Pensertifikatan tanah ulayat merupakan bentuk pengakuan negara atas hak masyarakat adat.
Pemerintah belajar dari pengalaman di Riau, di mana kurangnya pemetaan tanah adat menyebabkan pengambilalihan oleh korporasi. Hal serupa ingin dihindari di Sumbar.
Proses pendataan tanah ulayat ini mengedepankan tiga prinsip: keadilan, pemerataan, dan kesinambungan. Hal ini memastikan keberlanjutan hak masyarakat adat atas tanah ulayat.
Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, menyambut baik sosialisasi dan pendaftaran tanah ulayat ini. Ia menyebut program ini sebagai wujud nyata perlindungan hak masyarakat adat.
Vasko menjelaskan pentingnya tanah ulayat bagi ketahanan ekonomi dan identitas budaya masyarakat Sumbar. Pemerintah daerah mendukung penuh kebijakan ini.
Anggota Komisi II DPR, Rahmat Saleh, menambahkan bahwa reformasi agraria selaras dengan filosofi adat dan syariat. Penggunaan lahan yang optimal akan mencegah kemubaziran.
Ia menjelaskan bahwa Prabowo berupaya mewujudkan kemandirian pangan dengan memanfaatkan lahan yang tidak produktif, termasuk tanah ulayat. Pemetaan dan administrasi tanah ulayat akan memberikan kepastian hukum.
Sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat Sumbar mengenai hak-hak mereka atas tanah ulayat dan tanah wakaf. Dengan adanya kepastian hukum, diharapkan dapat tercipta kedamaian dan kesejahteraan masyarakat di Sumbar.
