Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada akhir Januari 2025, yang memenangkan gugatan hak cipta Ari Bias terhadap Agnez Mo, telah memicu polemik. Kasus ini menyoroti kembali permasalahan krusial dalam industri musik Indonesia, yakni perlindungan hak cipta dan mekanisme pembayaran royalti kepada pencipta lagu. Perkara ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai tanggung jawab penyelenggara konser dan artis dalam memastikan pembayaran royalti yang tepat.
Polemik ini mengingatkan kita pada kasus Ahmad Dhani dan Once Mekel di awal 2023. Perselisihan tersebut bermula dari ketidakjelasan pembayaran royalti atas lagu-lagu ciptaan Ahmad Dhani yang dibawakan Once dalam berbagai konser.
Kasus Agnez Mo dan Ari Bias: Sengketa Hak Cipta “Bilang Saja”
Pengadilan memutuskan Agnez Mo terbukti melanggar hak cipta Ari Bias. Penyanyi tersebut terbukti menyanyikan lagu “Bilang Saja” tanpa izin dalam tiga konser yang diselenggarakan oleh PT. Aneka Bintang Gading (PT. ABG). Agnez Mo dijatuhi denda sebesar Rp 1,5 miliar.
Putusan Pengadilan Nomor 92/Pdt.SusHKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst, tanggal 30 Januari 2025, menyatakan PT. ABG telah menyerahkan tanggung jawab pembayaran izin dan royalti kepada Agnez Mo. Hal ini kontras dengan pernyataan Agnez Mo yang mengklaim telah mengingatkan PT. ABG untuk membayar royalti kepada Ari Bias dan bahwa pembayaran royalti selalu dibayarkan oleh penyelenggara konser dalam ribuan penampilannya.
Mekanisme Lisensi dan Tanggung Jawab Pembayaran Royalti
Kasus ini mempertanyakan mekanisme lisensi dalam penggunaan lagu di konser. Ari Bias menerapkan sistem *direct lisensi*, dimana izin penggunaan lagu ciptaannya harus diperoleh langsung darinya. Ketidakjelasan alur pembayaran royalti dalam kasus ini menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab siapa yang bertanggung jawab atas pembayaran royalti: artis atau penyelenggara konser?
Perbedaan narasi antara Agnez Mo dan PT. ABG semakin memperumit permasalahan. Perlu adanya kejelasan regulasi dan mekanisme yang transparan untuk memastikan hak cipta pencipta lagu terlindungi. Hal ini penting untuk mencegah sengketa serupa di masa mendatang.
Implikasi dan Rekomendasi ke Depan
Perselisihan antara Ari Bias dan Agnez Mo menunjukkan urgensi perbaikan regulasi dan penerapannya dalam industri musik. Sistem *direct lisensi* yang diterapkan Ari Bias, meskipun sah, membutuhkan sosialisasi lebih luas kepada penyelenggara konser dan artis.
Ketidakjelasan dalam tanggung jawab pembayaran royalti mengakibatkan kerugian bagi pencipta lagu. Perlu adanya mekanisme yang jelas dan terdokumentasi untuk memastikan pencipta lagu menerima royalti yang sesuai atas penggunaan karya ciptaan mereka. Peningkatan transparansi dalam proses perizinan dan pembayaran royalti juga sangat diperlukan.
Kesimpulannya, kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak yang terlibat dalam industri musik. Perlindungan hak cipta bukan hanya tanggung jawab artis atau penyelenggara konser saja, namun juga memerlukan regulasi yang jelas, mekanisme yang transparan, dan kesadaran kolektif akan pentingnya menghargai hak kekayaan intelektual. Semoga kasus ini dapat mendorong perbaikan sistem dan mencegah munculnya konflik serupa di masa depan.
