Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini menggelar diskusi di Sumatera Utara (Sumut) bersama Gubernur Bobby Nasution, membahas pencegahan dan pemberantasan korupsi di provinsi tersebut. Diskusi ini digelar sebagai respons atas tingginya angka kasus korupsi di Sumut.
Dari data yang dihimpun KPK, tercatat 170 kasus korupsi diusut sepanjang tahun 2023 hingga Desember 2024. Angka ini menjadi perhatian serius bagi KPK dan pemerintah daerah.
Tingginya Angka Korupsi di Sumatera Utara
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK, Agung Yudha Wibowo, mengungkapkan pola kasus korupsi di daerah seringkali serupa. Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi aktor kunci dalam menentukan tata kelola daerah, baik bebas korupsi atau sebaliknya.
Agung menambahkan, jika ada kasus yang belum terungkap, hanya masalah waktu sebelum terdeteksi. Hal ini menandakan pentingnya upaya pencegahan yang lebih masif.
Berdasarkan Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) tahun 2024 dalam Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) KPK, Sumut mendapat skor rata-rata 75,02. Namun, skor di area perencanaan tergolong rendah, yaitu 63.
Sebaliknya, tujuh area lain seperti penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, dan lainnya, berhasil mencatatkan skor di atas 80. Hal ini menunjukkan adanya disparitas dalam implementasi tata kelola pemerintahan.
Modus Operandi dan Potensi Kerawanan Korupsi
Dari 170 perkara yang ditangani, modus yang paling sering ditemukan adalah penyalahgunaan anggaran (44%) dan pengadaan barang dan jasa (42%).
Modus lainnya meliputi sektor perbankan (7%), pemerasan/pungli (3%), dan modus lainnya (4%). Data ini memberikan gambaran jelas tentang titik-titik rawan korupsi di Sumut.
Agung juga memaparkan beberapa potensi rawan korupsi dalam tata kelola pemerintahan daerah Sumut. Perencanaan anggaran yang tidak akuntabel, pengadaan barang dan jasa yang curang, pengawasan yang lemah, dan praktik jual beli jabatan merupakan beberapa di antaranya.
Pelayanan publik yang berbelit juga menjadi celah potensial korupsi. Pemda dan DPRD sebagai aktor utama harus memastikan pelayanan publik lebih baik, perekonomian meningkat, dan demokrasi lokal sehat.
Komitmen Gubernur Sumut dan Peran KPK
Gubernur Sumut, Bobby Nasution, menyatakan komitmennya untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih. Dalam dua bulan kepemimpinannya, lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah diperiksa terkait dugaan korupsi.
Bobby menekankan pentingnya integritas dan moralitas, tidak hanya bagi kepala daerah, tetapi juga seluruh jajaran di bawahnya. Ini menunjukkan keseriusan Pemda Sumut dalam memberantas korupsi.
Bobby juga meminta KPK untuk memperkuat kehadirannya di Sumut. Kehadiran KPK dianggap penting untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi di daerah.
Ia berharap KPK menjadi tempat pengaduan dan membantu memperbaiki sistem yang ada agar lebih baik. Kerjasama antara Pemda dan KPK menjadi kunci keberhasilan dalam upaya pemberantasan korupsi.
Secara keseluruhan, diskusi KPK di Sumut menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan KPK dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Komitmen dari pemerintah daerah dan peran aktif KPK sangat krusial untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel di Sumatera Utara. Perbaikan sistem dan peningkatan pengawasan menjadi langkah kunci untuk menekan angka korupsi di masa mendatang.
