Efisiensi anggaran pemerintah di awal tahun 2025 berdampak signifikan terhadap industri perhotelan di Indonesia. Banyak hotel, terutama di daerah-daerah, mengalami penurunan tajam dalam tingkat hunian kamar dan pendapatan akibat pembatalan pesanan dari instansi pemerintah.
Dampak ini meluas, mulai dari hotel-hotel kecil hingga yang berbintang. Kondisi ini memaksa para pelaku usaha perhotelan untuk mengambil langkah-langkah efisiensi, termasuk merumahkan karyawan.
Efisiensi Anggaran Pemerintah: Pukulan Keras bagi Industri Perhotelan
Seorang pengelola hotel di Jakarta mengungkapkan kesulitan yang dihadapi sejak awal tahun. Pesanan rapat dari instansi pemerintah, yang biasanya menjadi andalan di musim sepi, kini nyaris tak ada.
Hotel-hotel di pusat kota Jakarta pun tak luput dari dampaknya. Meski mencoba mengalihkan fokus ke pasar wisata dan korporasi, namun upaya ini terhambat karena perusahaan lain juga melakukan efisiensi anggaran.
Situasi ini diperparah dengan kebiasaan wisatawan keluarga yang lebih memilih menginap di luar Jakarta, seperti Bogor, saat akhir pekan.
Penurunan Okupansi dan Pemutusan Hubungan Kerja
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Solo, Joko Sutrisno, membenarkan adanya pembatalan pesanan hotel secara massal akibat pemangkasan anggaran pemerintah.
Banyak instansi pemerintah membatalkan pertemuan yang telah dijadwalkan, mengakibatkan kerugian besar bagi hotel-hotel di Solo dan daerah lainnya.
Akibatnya, beberapa hotel terpaksa merumahkan karyawannya, terutama pekerja harian. Kondisi ini menjadi dampak langsung dari efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan penurunan drastis Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel bintang pada Maret 2025, mencapai 33,56 persen. Penurunan ini paling tajam terjadi di DI Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Sumatera Barat.
Strategi Adaptasi dan Harapan Pemerintah
Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, mengakui dampak efisiensi anggaran pemerintah terhadap industri pariwisata, termasuk sektor perhotelan.
Ia menekankan pentingnya memaksimalkan potensi wisatawan nusantara (wisnus) yang selama ini menjadi tulang punggung industri pariwisata. Pertumbuhan wisnus hingga akhir 2024 mencapai 21,7 persen.
Pemerintah mendorong industri perhotelan untuk berinovasi menciptakan pasar baru, misalnya paket meeting untuk komunitas, paket eduwisata, dan lainnya.
Potensi wisatawan mancanegara juga perlu dimaksimalkan untuk mengurangi dampak negatif efisiensi anggaran. Pemerintah berharap industri perhotelan dapat tetap tangguh menghadapi tantangan ke depan.
Meskipun situasi saat ini sulit, upaya adaptasi dan inovasi dari pelaku usaha perhotelan, diimbangi dengan dukungan pemerintah, diharapkan dapat membantu industri ini melewati masa sulit dan bangkit kembali.
Ke depan, kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha perhotelan sangatlah penting untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dalam menghadapi tantangan ekonomi dan menciptakan ketahanan industri pariwisata di Indonesia.
