Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) memproyeksikan peningkatan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia di tahun 2025. Namun, OECD menekankan bahwa proyeksi kenaikan tersebut masih berada dalam batas aman yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Keuangan Negara. Laporan OECD Economic Outlook edisi Juni 2025 menjadi dasar proyeksi ini.
Proyeksi Defisit APBN 2025 dan Faktor Penyebabnya
OECD memperkirakan defisit APBN Indonesia akan meningkat dari 2,3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di tahun 2024 menjadi 2,8 persen di tahun 2025. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh alokasi anggaran yang lebih besar untuk program-program sosial dan strategis baru.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu faktor utama. Program ini mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 171 triliun di tahun 2025, bertujuan untuk meningkatkan status gizi anak sekolah dan ibu hamil.
Pemerintah juga meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Lembaga ini dibentuk untuk memperkuat posisi fiskal negara melalui mobilisasi dana investasi infrastruktur dan industri.
Kebijakan diskon tarif listrik sebesar 50 persen pada Januari-Februari 2025 juga memberikan tekanan sementara terhadap fiskal. Namun, pemerintah telah melakukan langkah antisipatif dengan melakukan efisiensi belanja negara sekitar 1,3 persen dari PDB.
Dampak dan Implikasi Peningkatan Defisit APBN
Meskipun terdapat peningkatan defisit, proyeksi tersebut masih berada di bawah ambang batas 3 persen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi fiskal Indonesia masih terkendali.
OECD merekomendasikan percepatan penyaluran dana dari BPI Danantara. Tujuannya adalah untuk mengkatalisasi investasi swasta dan mempercepat pelaksanaan proyek-proyek strategis.
Permintaan domestik diprediksi meningkat bertahap pada paruh kedua 2025 hingga 2026. Hal ini didukung oleh kondisi keuangan yang stabil dan inflasi yang terkendali.
Evaluasi Program MBG dan Rekomendasi OECD
OECD menilai Program MBG memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Namun, OECD juga menyoroti pentingnya pengelolaan anggaran yang cermat dan penargetan yang tepat sasaran.
Efisiensi penggunaan anggaran MBG sangat penting. Hal ini bisa dicapai dengan peningkatan penargetan kepada rumah tangga yang paling membutuhkan bantuan.
OECD menekankan perlunya memastikan bahwa bantuan tepat sasaran. Hal ini akan memaksimalkan dampak program dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.
Secara keseluruhan, OECD menilai arah kebijakan fiskal Indonesia masih seimbang. Kebijakan ini berhasil menjaga keseimbangan antara belanja sosial dan stabilitas ekonomi.
Peningkatan defisit APBN di tahun 2025, meskipun meningkat, diprediksi tetap terkendali. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah mampu mengelola keuangan negara dengan bijak, meskipun tantangan masih ada. Kunci keberhasilan ke depan terletak pada pengelolaan program-program strategis secara efektif dan efisien, serta peningkatan investasi swasta melalui BPI Danantara. Dengan demikian, Indonesia dapat tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.
