Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) resmi memiliki kepengurusan baru untuk periode 2024-2029. Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, di Jakarta Barat pada Senin, 21 April 2025.
Hetifah Sjaifudian terpilih dan dilantik sebagai Ketua Umum KPPG. Bahlil Lahadalia memimpin pembacaan sumpah jabatan, disaksikan oleh seluruh pengurus KPPG yang baru dilantik.
Pelantikan KPPG dan Dorongan Peningkatan Peran Perempuan di Politik
Bahlil Lahadalia menekankan komitmen Partai Golkar dalam mendorong kader perempuannya untuk lebih aktif dan berkontribusi.
Ia menyampaikan selamat kepada seluruh pengurus KPPG yang baru dilantik dan berharap kepemimpinan baru ini dapat membawa perubahan positif.
Bahlil juga membahas pentingnya keterwakilan perempuan dalam politik, khususnya mengenai target 30 persen dalam pemilu.
Namun, ia lebih menekankan pada peningkatan kualitas peran perempuan, bukan hanya sekedar memenuhi kuantitas.
Bahlil berharap KPPG dapat merumuskan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kualitas peran perempuan dalam politik.
Struktur Kepengurusan KPPG Periode 2024-2029
Berikut adalah daftar lengkap struktur kepengurusan KPPG yang baru dilantik:
- Ketua Umum: Hetifah Sjaifudin
- Wakil Ketua Umum Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi: Ratu Dian Hatifah
- Wakil Ketua Umum Advokasi dan Kebijakan Publik: Karmila Sari
- Wakil Ketua Umum Pemenangan Pemilu: Ranny Fahd Arafiq
- Wakil Ketua Umum Pemberdayaan Pemilih Perempuan: Atalia Praratya
- Wakil Ketua Umum Kerjasama Lembaga dan Program Strategis: Dwi Setya Pratiwi
- Wakil Ketua Umum Media dan Penggalangan Opini: Sekarwati
Struktur kepengurusan yang lengkap ini diharapkan dapat menjalankan program-program KPPG secara efektif dan efisien.
Harapan Ke Depan untuk KPPG
Dengan dilantiknya kepengurusan baru, diharapkan KPPG dapat semakin berperan aktif dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik.
Tantangan ke depan bagi KPPG adalah bagaimana menerjemahkan komitmen peningkatan kualitas peran perempuan menjadi program-program nyata yang berdampak signifikan.
Hal ini membutuhkan strategi yang komprehensif dan kolaborasi yang baik antar seluruh anggota KPPG.
Partisipasi aktif perempuan dalam politik bukan hanya sekadar memenuhi angka, tetapi juga berkontribusi pada pengambilan keputusan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Semoga KPPG dapat menjadi contoh bagi organisasi perempuan lainnya dalam memperjuangkan kesetaraan gender dan kemajuan bangsa.
Keberhasilan KPPG dalam menjalankan perannya akan turut mendorong peningkatan partisipasi politik perempuan secara lebih luas di Indonesia.
