Presiden Donald Trump dikabarkan akan menggunakan pesawat jet Boeing 747-8 mewah milik Qatar sebagai pengganti sementara Air Force One. Penggunaan pesawat tersebut menimbulkan kontroversi dan pertanyaan etika, mengingat nilai pesawat yang sangat tinggi dan statusnya sebagai “hadiah”. Kabar ini telah dibantah oleh pihak Qatar, namun pernyataan Trump sendiri justru memperkuat spekulasi.
Pesawat mewah tersebut, yang disebut Trump sebagai “hadiah gratis”, akan menjalani modifikasi sebelum digunakan sebagai Air Force One selama masa jabatan kedua presiden. Rencana ini diungkap oleh dua sumber yang mengetahui perjanjian tersebut, yang dikonfirmasi oleh postingan Trump di Truth Social.
Kontroversi “Hadiah” Pesawat Jet Mewah
Penggunaan pesawat jet Boeing 747-8 dari Qatar sebagai Air Force One sementara memicu kontroversi besar. Nilai pesawat yang mencapai jutaan dolar menimbulkan pertanyaan tentang etika dan legalitas penerimaan “hadiah” sebesar itu oleh seorang presiden.
Perjanjian ini dianggap tidak lazim dan belum pernah terjadi sebelumnya. Kritik datang dari berbagai pihak, termasuk anggota Partai Republik sendiri dan sejumlah sekutu kuat Trump. Beberapa anggota Partai Demokrat bahkan meminta komite etik untuk menyelidiki.
Proses Pengalihan dan Modifikasi Pesawat
Menurut seorang pejabat Qatar, pesawat tersebut secara teknis dihadiahkan dari Kementerian Pertahanan Qatar ke Pentagon. Pentagon kemudian akan melakukan modifikasi, menambahkan fitur keamanan dan modifikasi lainnya yang dibutuhkan untuk sebuah pesawat kepresidenan.
Setelah modifikasi selesai, pesawat tersebut direncanakan akan digunakan selama sekitar dua tahun. Trump sendiri telah memamerkan kemewahan pesawat tersebut kepada orang-orang di sekitarnya setelah melakukan kunjungan ke pesawat di sebuah bandara di Palm Beach, Florida.
Masa Depan Pesawat dan Reaksi Publik
Setelah masa jabatan Trump berakhir, pesawat tersebut dijadwalkan akan disumbangkan ke perpustakaan kepresidenan Trump. Ini memastikan Trump dapat terus menggunakan pesawat tersebut setelah masa kepresidenannya selesai.
Namun, pernyataan resmi dari juru bicara Qatar membantah klaim tentang hadiah tersebut. Mereka menyatakan bahwa pengalihan pesawat untuk penggunaan sementara sedang dalam pembahasan, bukan sebagai hadiah. Perbedaan pernyataan ini semakin memperkeruh situasi dan menimbulkan kecurigaan.
Direktur Komunikasi Gedung Putih, Steven Cheung, dalam sebuah pernyataan sebelumnya, hanya menyebutkan kunjungan Trump ke pesawat untuk melihat “perangkat keras/teknologi baru”. Pernyataan ini terkesan samar dan tidak menjelaskan detail tentang perjanjian penggunaan pesawat tersebut.
Kontroversi ini menimbulkan perdebatan publik yang luas. Pertanyaan tentang transparansi, konflik kepentingan, dan potensi pelanggaran etika terus bermunculan. Kejelasan dan keterbukaan dari pemerintah mengenai kesepakatan ini sangat dibutuhkan untuk meredakan ketegangan dan mengembalikan kepercayaan publik.
Rencana perjalanan luar negeri Trump yang dimulai pada hari Senin, dengan pemberhentian di Doha, Qatar, menjadi sorotan tersendiri. Kunjungan ini dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk memperkuat hubungan bilateral, sekaligus menunjukkan keseriusan rencana penggunaan pesawat tersebut. Akan tetapi, sampai saat ini, belum ada kejelasan yang memuaskan mengenai detail perjanjian penggunaan pesawat mewah tersebut. Ke depan, transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan.
