Agen perjalanan daring (Online Travel Agent/OTA) asing yang beroperasi di Indonesia tanpa izin dan badan usaha tetap menimbulkan kerugian bagi perekonomian lokal. Hal ini mendorong Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) untuk mendesak pemerintah mengambil tindakan tegas.
Keberadaan OTA asing ilegal ini dinilai merugikan berbagai pihak, mulai dari negara hingga pelaku usaha dalam negeri. PHRI menganggap pemerintah perlu bertindak cepat untuk mengatasi permasalahan ini.
OTA Ilegal Merugikan Ekonomi Lokal
Menurut Sekretaris Jenderal PHRI, Maulana Yusran, OTA asing yang beroperasi tanpa Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (SIUPMSE) melanggar aturan. Praktik ini merugikan industri pariwisata Indonesia.
Pelanggaran tersebut juga terkait dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Undang-undang tersebut mewajibkan perusahaan asing yang beroperasi lebih dari 183 hari di Indonesia untuk mendirikan badan usaha tetap dan memenuhi kewajiban pajak.
Yusran menekankan pentingnya tindakan tegas dari pemerintah. Ia mendesak pemblokiran terhadap OTA asing ilegal yang mengabaikan regulasi yang berlaku.
Dampaknya meluas hingga pada kedaulatan ekonomi. Kehilangan potensi pajak negara, hilangnya peluang kerja bagi pekerja lokal, dan persaingan usaha yang tidak sehat bagi pelaku usaha domestik menjadi konsekuensinya.
Kelemahan Pengawasan dan Anjuran Revisi Regulasi
Yusran menilai lemahnya pengawasan terhadap penjualan akomodasi ilegal di platform digital dan media sosial menjadi penyebab maraknya OTA asing ilegal. Hal ini memudahkan mereka beroperasi tanpa kendala.
Ia pun menyarankan Kementerian Pariwisata untuk tidak hanya fokus pada promosi dan investasi. Penting juga membenahi fondasi hukum dan pengawasan penyelenggaraan usaha pariwisata.
Jika dibiarkan terus berlanjut, masyarakat akan dirugikan. Lapangan kerja akan berkurang sementara perusahaan asing terus meraup keuntungan tanpa kontribusi yang signifikan.
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha juga perlu direvisi. Revisi ini penting agar peraturan tersebut mencakup aturan pelayanan jasa secara digital.
Tanggapan Kementerian Perdagangan dan Solusi Ke Depan
Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, Moga Simatupang, menjelaskan bahwa pemerintah telah mewajibkan semua pelaku usaha digital mengurus izin Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).
Sistem Online Single Submission (OSS) difungsikan untuk mempermudah pengurusan perizinan usaha. Tujuannya agar kegiatan usaha terdaftar dan dapat diawasi dengan baik.
Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap OTA asing ilegal. Hal ini untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri dan memastikan penerimaan pajak negara.
Selain itu, perlu adanya sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat. Tujuannya agar masyarakat lebih cerdas dalam memilih layanan OTA dan menghindari penipuan atau kerugian.
Peningkatan kerjasama antar kementerian dan lembaga terkait juga penting. Kerjasama ini dibutuhkan untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat dan tertib di Indonesia.
Dengan langkah-langkah komprehensif ini, diharapkan dapat mengurangi praktik bisnis OTA asing ilegal dan melindungi kepentingan ekonomi nasional.
Ke depannya, kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan berkelanjutan di sektor pariwisata digital.
