Bantuan Subsidi Upah (BSU) merupakan program pemerintah yang bertujuan meringankan beban pekerja di tengah kondisi ekonomi yang menantang. Namun, tidak semua pekerja berhak menerima bantuan ini. Banyak kendala yang menyebabkan pekerja gagal mendapatkan BSU, mulai dari ketidaksesuaian syarat hingga masalah teknis administrasi.
Memahami kendala-kendala tersebut penting agar pekerja dapat melakukan pengecekan dan memastikan kelayakan mereka sebagai penerima BSU. Kewaspadaan terhadap penipuan yang mengatasnamakan penyaluran BSU juga sangat krusial.
Tidak Memenuhi Syarat Penerima BSU
Ketidaksesuaian syarat merupakan kendala utama. Pemerintah menetapkan kriteria ketat bagi penerima BSU.
Syarat utama adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dengan NIK valid. Pekerja asing atau dengan NIK tidak valid otomatis tidak memenuhi syarat.
Keaktifan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan juga wajib dipenuhi. Pekerja informal atau di sektor mikro yang belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan seringkali terkendala.
Ada pula batasan gaji. Pekerja dengan gaji di atas batas maksimal (biasanya Rp3.500.000 atau UMK/UMR daerah) tidak berhak menerima BSU.
Penerima bantuan sosial lain seperti PKH, BPUM, atau Kartu Prakerja juga tidak memenuhi syarat. ASN, TNI, dan Polri juga dikecualikan.
Masalah Data Rekening Pekerja
Kendala teknis pada data rekening bank juga sering menjadi penyebab kegagalan pencairan BSU. Rekening tidak aktif, ditutup, atau dibekukan adalah masalah umum.
Data rekening yang tidak sesuai dengan NIK juga bermasalah. Rekening yang bukan milik bank Himbara (BRI, BNI, BTN, Mandiri) juga menjadi kendala.
Duplikasi data rekening juga menghambat pencairan BSU. Penting bagi pekerja untuk memastikan data rekening mereka akurat dan aktif.
Perbaikan data rekening yang salah harus segera dilakukan agar BSU dapat dicairkan. Ketepatan data sangat penting.
Masalah Administrasi dan Teknis Lainnya
Selain masalah syarat dan data rekening, kendala administrasi dan teknis lain juga sering terjadi. Data pribadi yang tidak lengkap atau tidak valid di sistem Kemnaker atau BPJS Ketenagakerjaan dapat menjadi kendala.
Pelaporan perusahaan ke BPJS Ketenagakerjaan yang kurang tepat juga berpengaruh. Perusahaan harus memastikan pelaporan data karyawan akurat dan tepat waktu.
Pemantauan informasi resmi dari Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan sangat penting. Waspadai penipuan yang mengatasnamakan penyaluran BSU.
Selalu periksa informasi resmi untuk memastikan status pengajuan BSU. Hindari sumber informasi tidak resmi.
Kesimpulannya, keberhasilan mendapatkan BSU sangat bergantung pada pemenuhan persyaratan, keakuratan data, dan proses administrasi yang benar. Baik pekerja maupun perusahaan memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran penyaluran BSU. Dengan kewaspadaan dan ketelitian, diharapkan lebih banyak pekerja yang dapat merasakan manfaat program ini.
