Sebuah artikel opini dosen di Fakultas Hukum UGM, M. Fatahillah Akbar, yang menyerukan pembubaran fakultas hukum, memicu diskusi penting tentang idealitas pendidikan hukum di Indonesia. Artikel tersebut mengkritik pendekatan formalistik, basis filsafat hukum, advokasi pendidikan berbasis praktik, dan metode pembelajaran yang diterapkan. Tanggapan ini akan mengkaji lebih dalam aspek epistemologis pendidikan hukum dan konsekuensinya pada pembelajaran.
Kritik Akbar terhadap pendidikan hukum yang ada bukanlah tanpa dasar. Sistem pendidikan yang dianggap terlalu formalistik dan kurang menekankan praktik nyata dianggap gagal menghasilkan lulusan yang mampu mewujudkan keadilan.
Epistemologi Pendidikan Hukum: Mencari Keseimbangan
Akbar menghubungkan gagasan keadilan dan hukum, menunjuk pada kegagalan sistem pendidikan hukum dalam mencapai tujuannya. Ia berpendapat, pendekatan formalistik yang terlalu menekankan aspek teknis hukum mengabaikan esensi keadilan. Ini menjadi landasan kritiknya terhadap kurikulum dan metode pengajaran yang ada.
Penting untuk memahami bahwa hubungan antara keadilan dan hukum telah lama diperdebatkan dalam filsafat hukum. Konsep keadilan, yang bersifat abstrak, membutuhkan penjabaran agar dapat diterapkan dalam realitas. Berbagai teori keadilan, seperti *restorative justice*, *distributive justice*, dan *corrective justice*, mencoba menjawab tantangan ini.
Sistem pendidikan hukum idealnya harus mampu mengintegrasikan berbagai perspektif dan teori keadilan ke dalam kurikulum. Bukan hanya mempelajari hukum secara formalistik, tetapi juga memahami konteks sosial, etika, dan filosofis yang melandasi penerapannya.
Praktik dan Teori: Sebuah Sinergi yang Diperlukan
Salah satu poin penting dalam kritik Akbar adalah kurangnya penekanan pada praktik di dalam pendidikan hukum. Pendidikan yang terlalu teoritis tanpa diimbangi dengan pengalaman praktik lapangan akan menghasilkan lulusan yang kurang siap menghadapi tantangan dunia nyata.
Kurikulum pendidikan hukum perlu dirancang secara terintegrasi, menyatukan teori dan praktik. Keterlibatan mahasiswa dalam simulasi persidangan, magang di kantor pengacara, atau lembaga hukum lainnya, sangat penting. Hal ini akan memperkaya pemahaman mereka dan melatih kemampuan mereka dalam menerapkan ilmu hukum.
Menciptakan Lingkungan Pembelajaran yang Interaktif
Metode pembelajaran juga perlu direformasi. Metode ceramah yang monoton perlu digantikan dengan pendekatan yang lebih interaktif dan partisipatif. Diskusi kelompok, studi kasus, dan simulasi akan mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan pemecahan masalah.
Penting untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendorong kolaborasi dan diskusi. Mahasiswa harus didorong untuk bertukar pikiran, berdebat, dan saling belajar satu sama lain. Hal ini akan membantu mereka mengembangkan kemampuan komunikasi dan kerja sama tim yang sangat penting dalam profesi hukum.
Menuju Pendidikan Hukum yang Lebih Bermakna
Artikel Akbar, meskipun belum tersusun secara sistematis, telah berhasil memicu perdebatan penting tentang arah pendidikan hukum di Indonesia. Perlu upaya bersama untuk mendiagnosis tantangan dan menentukan arah yang hendak dicapai.
Kurikulum yang lebih holistik, yang mengintegrasikan teori dan praktik, serta metode pembelajaran yang interaktif, menjadi kunci untuk menciptakan pendidikan hukum yang bermakna. Hal ini akan menghasilkan lulusan yang tidak hanya menguasai hukum secara teknis, tetapi juga mampu menerapkannya secara bijaksana dan berkeadilan.
Pendidikan hukum bukan hanya tentang menghafal pasal-pasal, tetapi tentang memahami esensi keadilan dan bagaimana hukum dapat digunakan untuk mewujudkannya. Dengan memperbaiki epistemologi dan metode pembelajaran, pendidikan hukum di Indonesia dapat menghasilkan lulusan yang lebih kompeten dan berkontribusi dalam penegakan hukum yang adil dan bermartabat.
