Pajak merupakan tulang punggung perekonomian negara, mendanai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sistem perpajakan yang adil, transparan, dan akurat sangat krusial untuk menjamin kewajiban pajak dijalankan dengan benar. Pengadilan Pajak berperan vital dalam menyelesaikan sengketa antara wajib pajak dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Namun, akurasi putusan Pengadilan Pajak belakangan menjadi sorotan.
Data hingga 1 Februari 2025 menunjukkan sekitar 2.445 pembetulan putusan dari total 74.708 putusan Pengadilan Pajak, atau sekitar 3,27 persen. Angka ini mengkhawatirkan, bahkan terdapat dua kasus yang sampai membutuhkan pembetulan ketiga. Ketidakakuratan ini berdampak signifikan baik bagi wajib pajak yang mungkin membayar pajak berlebih, maupun negara yang berpotensi kehilangan penerimaan.
Akurasi Putusan Pengadilan Pajak: Tantangan dan Dampaknya
Putusan Pengadilan Pajak yang salah menimbulkan kerugian besar bagi semua pihak. Wajib pajak bisa menanggung beban pajak berlebihan, sementara negara kehilangan potensi penerimaan. Lebih jauh lagi, hal ini mengikis kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pajak Indonesia. Pasal 77 ayat (1) juncto Penjelasan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak menegaskan putusan bersifat final dan mengikat. Oleh karena itu, proses verifikasi dan validasi yang ketat mutlak diperlukan untuk meminimalisir kesalahan.
Kebenaran dan kualitas putusan hakim harus dipertanggungjawabkan. Putusan yang akurat mencerminkan kualitas intelektual, ketelitian, dan kerangka berpikir hakim dalam menganalisis permasalahan hukum. Ketidakakuratan bukan hanya masalah teknis, tetapi juga mengenai integritas dan akuntabilitas lembaga peradilan.
Mencari Akar Masalah: Mengapa Kesalahan Terjadi?
Majelis hakim memegang peran kunci dalam menentukan kebenaran dan akurasi perhitungan pajak dalam sengketa. Namun, mereka menghadapi tantangan kompleks, khususnya dalam memahami aspek teknis perhitungan pajak yang rumit. Kompetensi hakim tidak hanya mencakup pemahaman hukum, tetapi juga kemampuan menganalisis data, fakta, dan perhitungan pajak secara akurat.
Kesalahan perhitungan berdampak luas. Wajib pajak bisa mengalami kerugian material, mulai dari pembayaran pajak berlebih hingga kehilangan hak. Negara juga berpotensi kehilangan penerimaan atau mengeluarkan dana yang tidak seharusnya. Kepercayaan publik terhadap integritas Pengadilan Pajak pun tergerus. Hal ini menyoroti pentingnya akuntabilitas publik dalam setiap putusan, sebagaimana dijelaskan oleh teori Mark Bovens (2007).
Studi Kasus dan Jalan Menuju Perbaikan
Salah satu contoh kasus kesalahan perhitungan yang menjadi sorotan adalah PUTP3-010023.15/2018/PP/M.XIIB Tahun 2022. Kasus ini merupakan pembetulan ketiga atas putusan sebelumnya yang juga mengandung kesalahan perhitungan, PUTP2-010023.15/2018/PP/M.XIIB Tahun 2022. Kasus ini menjadi bukti nyata bahwa masalah akurasi putusan bukanlah isu yang bisa diabaikan.
Ke depan, peningkatan kapasitas hakim dalam memahami aspek teknis perhitungan pajak sangat diperlukan. Peningkatan sistem verifikasi dan validasi putusan juga harus diimplementasikan secara ketat. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan harus ditingkatkan untuk mengembalikan kepercayaan publik. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan sistem perpajakan Indonesia dapat semakin adil, efisien, dan terpercaya. Kepercayaan publik merupakan aset berharga yang harus dijaga agar sistem perpajakan berjalan optimal.
