PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) menunjukkan komitmen kuatnya terhadap pembangunan ekonomi hijau. Hingga April 2025, bank tersebut telah menyalurkan pembiayaan berkelanjutan senilai Rp 182,2 triliun, menempati 24 persen dari total kredit yang diberikan. Angka ini mencerminkan peran BNI yang signifikan dalam mendorong transisi ke model ekonomi yang lebih berkelanjutan.
Kinerja impresif ini tidak hanya sebatas angka. BNI secara aktif mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam strategi bisnisnya, sekaligus berkontribusi pada upaya global dalam mengatasi perubahan iklim.
Pembiayaan Hijau BNI: Dorongan untuk Ekonomi Berkelanjutan
Dari total pembiayaan berkelanjutan Rp 182,2 triliun, Rp 72,8 triliun dialokasikan khusus untuk pembiayaan hijau. Hal ini menunjukkan fokus BNI pada proyek-proyek yang ramah lingkungan dan berdampak positif bagi masyarakat.
Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, menekankan pentingnya pembiayaan berkelanjutan sebagai strategi utama. Menurutnya, dinamika perubahan iklim mengharuskan sektor perbankan berperan aktif dalam mendukung proyek-proyek yang berkelanjutan.
Strategi BNI dalam Mendukung Transisi Berkelanjutan
BNI tidak hanya menyalurkan dana, tetapi juga berperan sebagai mitra strategis. Bank ini menyediakan layanan pendampingan dan pembiayaan berbasis Sustainability Linked Loans (SLL).
Hingga saat ini, BNI telah menyalurkan pembiayaan SLL sebesar Rp 6,0 triliun. Sektor-sektor penerima manfaat meliputi agrifood, manufaktur semen, baja, produk batu bara, dan kemasan. Pembiayaan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja keberlanjutan perusahaan-perusahaan tersebut.
Penerapan Prinsip Keberlanjutan dalam Proses Bisnis
BNI mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam seluruh proses bisnisnya. Hal ini termasuk penyaluran kredit ke sektor-sektor yang ramah lingkungan.
Bank ini juga memiliki Risk Acceptance Criteria (RAC) yang memasukkan mitigasi risiko perubahan iklim.
Kriteria Pemberian Kredit yang Ramah Lingkungan
RAC BNI mencakup persyaratan minimum bagi debitur di sektor-sektor berisiko tinggi terhadap lingkungan.
Contohnya, debitur sektor perkebunan kelapa sawit wajib memiliki sertifikasi RSPO/ISPO dan berkomitmen pada kebijakan NDPE (No Deforestation, No Peat, and No Exploitation). Debitur dari sektor lain juga diharuskan memenuhi persyaratan dokumen AMDAL atau UPL/UKL atau PROPER sesuai sektor usahanya.
Tantangan dan Peluang Pembiayaan Berkelanjutan
Meskipun menunjukkan progres signifikan, penyaluran pembiayaan hijau masih menghadapi tantangan. Salah satunya adalah kesadaran yang masih perlu ditingkatkan baik dari pihak perusahaan maupun masyarakat luas.
Dukungan pemerintah melalui skema insentif juga perlu dioptimalkan untuk mempercepat adopsi praktik-praktik bisnis yang berkelanjutan. BNI, dengan komitmen dan strateginya yang terukur, berpotensi menjadi pelopor dalam mendorong sektor perbankan Indonesia untuk lebih ramah lingkungan.
BNI telah membuktikan komitmennya dalam mendukung transisi ke ekonomi hijau melalui penyaluran pembiayaan berkelanjutan yang signifikan. Strategi yang komprehensif, dipadukan dengan peran aktif sebagai mitra strategis bagi berbagai sektor, menjadikan BNI sebagai contoh nyata bagaimana sektor perbankan dapat berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan. Keberhasilan ini tentu juga bergantung pada peningkatan kesadaran dan dukungan kebijakan yang kondusif dari berbagai pihak.
